HUKAMANEWS - Debat capres memasuki episode ketiga, benar - benar menjadi polemik perbincangan ditengah masyarakat. Dari isi substansi yang terkesan saling serang, membuat sekelas Presiden Joko Widodo ikut berkomentar.
Presiden Jokowi, dinilai politikus Poempida Hidayatulloh, lupa bahwa masih ada substansi lain dari debat capres ketiga, yang lebih perlu diberikan kritikan.Dalam.hal.ini adalah soal penyelenggaraan debat capres itu sendiri.
"Bagaimana tingkat pencahayaan selama debat berlangsung. Bagaimana level microfon berimbang di semua ketiga pasang capres dan cawapres ini. Presiden berhak lho sebagai pemimpin tertinggi memberikan kritikan sorotan kepada Komisi Pemilihan Umum. Kan ini dibiayai oleh negara, yang membayar rakyat," sebut Poempida Hidayatulloh, dalam diskusi Titik Temu, mengangkat tema "Panik, Satu Putaran Macet", di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 2024.
Baca Juga: Fakta Menarik! Kenapa Hidung Kucing basah? Temukan Alasan, Bahaya, dan Cara Mengobatinya
Berbicara soal penyelenggaraan debat capres, Presiden Jokowi semestinya memberikan desakan kepada KPU untuk membenahi aturan , demi kualitas mutu demokrasi itu sendiri.
Berbeda sudut pandang , Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menganalisa turut berkomentarnya Presiden Jokowi usai debat capres mengancam proses demokrasi hingga tidak lagi jujur adil dan fair.
"Cuti dulu,baru bisa bicara. Mengingat sebagai pejabat negara, Presiden memiliki posisi layaknya ASN, dan TNI Polri yang harus netral," tambah Ray Rangkuti, disaat yang sama.
Baca Juga: Perlunya Memahami Ciri-Ciri Kucing Sakit untuk Menjaga Kesehatan Hewan Peliharaan Anda
Mengapa sampai Presiden Jokowi ikut berkomentar soal debat capres, Ray Rangkuti menyebut semacam ada indikasi kemacetan dalam mewujudkan skenario politik,yaitu menang Pemilu 2024 dalam satu putaran.
"Target satu putaran , segala sumber daya yang dikerahkan macet, semua harus diurai kembali harus lewat Jokowi," nilai Ray Rangkuti menutup diskusi.