HUKAMANEWS.COM - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) langsung sidak ke Puskesmas di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Depok dengan membawa pasien miskin.
Hal ini menanggapi video viral Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono tentang Universal Health Coverage (UHC) yang menyatakan berobat gratis cukup pakai KTP Depok.
Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan menyampaikan bahwa pernyataan berobat gratis dari Wakil Wali Kota tersebut ternyata terbukti tidak benar dan mengecewakan.
"Ternyata tidak terbukti. Pernyataan Wakil Wali Kota itu isapan jempol doang. Pasien tetap diminta bayar. Padahal pasien miskin. Ini pembohongan publik," tegas Roy Pangharapan dalam rilisnya, Minggu (10/12/2023).
Roy Pangharapan menceritakan pada hari Sabtu (9/12) DKR Kota Depok mendapat laporan warga Depok yang anaknya berobat ke Puskesmas Kemiri Muka, Beji Depok.
Pasien ini coba berobat dengan menggunakan KIS-PBI yang non aktif, namun tetap disuruh membayar.
Orang tua pasien menunjukkan kepada petugas pernyataan Wakil Wali Kota yang mengatakan cukup pakai KTP dan gratis, namun petugas puskesmas tetap minta bayaran.
Atas laporan tersebut, Roy Pangharapan yang juga Caleg DPRD Kota Depok, Dapil Beji, Cinere, Limo dari Partai Nasdem ini, langsung mendatangi puskesmas tersebut dan langsung minta bertemu dengan Kepala Puskesmas, dr. Yuliani.
Baca Juga: Masih Alot, Kesepakatan antara TikTok dan Tokopedia Belum Diketok, GOTO Beri Klarifikasi
"Kepala puskesmasnya tidak ada. Hanya ada dokter penanggung jawab, dr. Eku," ujar Roy Pangharapan.
Dokter tersebut menjelaskan bahwa video Wakil Wali Kota Depok tersebut sudah diralat yang intinya belum bisa dilaksanakan pada Desember 2023.
"Artinya pasien tetap disuruh bayar umum. Belum ada arahan jika bisa berobat gratis di puskesmas hanya cukup pakai KTP Depok," sambung Roy Pangharapan mengutip petugas puskesmas.
Atas kejadian tersebut, Roy Pangharapan meminta agar segera ada solusi bagi pasien tersebut.