Tinjau Korban Bencana di Sumbar, Presiden Prabowo Janji Sikat Pencuri Uang Rakyat dan Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

photo author
- Selasa, 2 Desember 2025 | 09:00 WIB
Prabowo meninjau korban banjir dan longsor di Padang Pariaman. (HukamaNews.com / Sekretariat Kabinet)
Prabowo meninjau korban banjir dan longsor di Padang Pariaman. (HukamaNews.com / Sekretariat Kabinet)

Pemerintah Pastikan Bantuan Cepat dan Pemulihan Menyeluruh

Selain menyinggung isu korupsi, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan korban menghadapi masa sulit sendirian.

“Kita semua satu keluarga besar. Kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban penderitaan,” ujarnya.

Pemerintah pusat disebut sudah mengerahkan tim untuk menghitung kerusakan rumah, jembatan, hingga fasilitas umum yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Prabowo memastikan perbaikan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembenahan air bersih, pemulihan akses jalan, hingga pembangunan kembali hunian warga yang hilang atau rusak berat.

Baca Juga: Tiga Bos Perusahaan Dipanggil KPK, Benarkah Kasus Mempawah Jaringannya Lebih Luas dari Dugaan?

“Air sedang dibenahi, jembatan-jembatan sedang dihitung semua. Insyaallah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak, yang hanyut, akan kita bantu,” tegasnya.

Menurut beberapa aparat lokal, proses pendataan sedang dipercepat agar bantuan rekonstruksi bisa mulai disalurkan tanpa menunggu terlalu lama.

Harapan Baru dan Pengawasan Publik

Kunjungan Prabowo ini memunculkan harapan baru di tengah masyarakat Sumbar bahwa pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan lebih bersih.

Namun di sisi lain, publik juga menyoroti pentingnya pengawasan anggaran agar komitmen antikorupsi tidak berhenti sebagai retorika politik semata.

Beberapa pegiat kebencanaan mendorong pemerintah membuka dashboard bantuan bencana secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau aliran anggaran dan distribusi logistik.

Baca Juga: 6 Surat Tanah Resmi Gugur 2026, Sudah Cek Punya Kamu? Begini Cara Cepat Ubah ke SHM Sebelum Terlambat!

Pengamat tata kelola publik menilai momentum ini bisa menjadi langkah awal pemerintah melakukan reformasi penanganan bencana berbasis transparansi.

Menurut mereka, korupsi dalam penanggulangan bencana selalu menjadi isu sensitif, karena menyangkut nyawa dan pemulihan kehidupan masyarakat.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Sumber: Sekretariat Kabinet

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X