KPK Tahan Dua Tersangka Baru Korupsi Proyek Kereta Api Medan, Uang Suap Capai Rp12 Miliar

Pasca operasi tersebut, KPK menetapkan 10 tersangka awal dari proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Seiring pendalaman kasus, jumlah tersangka terus bertambah hingga mencapai 17 orang, termasuk dua korporasi.

Proyek yang terlibat dalam pusaran korupsi ini meliputi pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, jalur kereta Makassar, empat proyek konstruksi dan dua supervisi di Lampegan Cianjur, serta proyek perbaikan perlintasan di sejumlah lokasi Jawa dan Sumatera.

KPK menduga terdapat rekayasa sistematis sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender.

Publik kembali ramai membahas kasus ini, terutama karena sektor perkeretaapian dianggap kerap menjadi sasaran penyimpangan akibat nilai proyek yang besar dan pengawasan yang lemah di daerah.

Baca Juga: Reuni Akbar 212 Digelar Besok di Monas, Ribuan Peserta hingga Sejumlah Pejabat Dijadwalkan Hadir

Pengguna media sosial juga menyoroti perlunya sistem lelang yang lebih transparan dan digital sepenuhnya untuk menutup peluang kongkalikong antara pelaksana proyek dan pihak internal kementerian.

Pakar kebijakan publik menilai, kasus Medan ini bisa menjadi momentum pembenahan total dalam prosedur pengadaan di Kemenhub.

Selain perbaikan tata kelola, pemerintah disebut perlu memperkuat audit digital dan transparansi real-time untuk proyek transportasi strategis.

KPK memastikan proses hukum terhadap kedua tersangka akan berjalan sesuai prosedur sambil terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini diyakini menjadi salah satu yang terbesar di sektor perkeretaapian dalam beberapa tahun terakhir.

Publik pun menantikan langkah lanjutan, terutama reformasi menyeluruh dalam sistem pengadaan barang dan jasa agar kasus serupa tidak terus berulang.

Baca Juga: Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, 28 Pasien Dievakuasi, Gudang Hangus, dan Sorotan Publik Soal Keamanan

Transparansi, integritas, dan penguatan pengawasan menjadi kunci agar proyek infrastruktur, khususnya transportasi publik, benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Bagi masyarakat yang ingin mengikuti perkembangan penyidikan, KPK membuka kanal informasi resmi melalui konferensi pers rutin dan laporan publik.