Drama Baru Rudy Tanoe, Ajukan Praperadilan Lagi Saat KPK Makin Dekat Bongkar Skandal Bansos Beras Ratusan Miliar

photo author
- Minggu, 23 November 2025 | 08:47 WIB
Penyidik KPK memeriksa saksi kasus korupsi bansos beras. (HukamaNews.com / Antara)
Penyidik KPK memeriksa saksi kasus korupsi bansos beras. (HukamaNews.com / Antara)

- Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) – Dirut BGR Logistics 2018–2021

- Budi Susanto (BS) – Direktur Komersial BGR Logistics

- April Churniawan (AC) – VP Operasional BGR Logistics

Kasus ini terus berkembang.

Pada 19 Agustus 2025, KPK mengumumkan klaster baru dugaan korupsi terkait penyaluran bansos beras oleh PT Dosni Roha Indonesia.

Empat orang dicegah ke luar negeri, termasuk Rudy Tanoe dan Edi Suharto yang kala itu menjabat Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial.

Pada awal September 2025, KPK secara resmi menyatakan Rudy Tanoe sebagai tersangka setelah ia sebelumnya mengajukan praperadilan.

KPK kemudian mengungkap Edi Suharto sebagai tersangka tambahan pada 2 Oktober 2025.

Hingga kini, KPK telah mengumumkan dua tersangka individu dalam klaster PT Dosni Roha Indonesia, sementara satu tersangka lain dan dua korporasi masih belum diumumkan secara resmi.

Baca Juga: Semeru Masih Level Awas, PVMBG Perketat Radius Bahaya hingga 20 Km dan Ingatkan Ancaman Lahar Dingin

Publik mendesak KPK agar lebih transparan, mengingat nilai kerugian negara dari klaster ini diperkirakan mencapai Rp200 miliar, di luar kerugian awal Rp326 miliar pada klaster sebelumnya.

Pakar hukum pidana menilai langkah praperadilan berulang yang diajukan Rudy Tanoe berpotensi memperlambat ritme penyidikan secara administratif, namun tidak dapat menghentikan proses hukum substantif yang sedang berjalan.

Di sisi lain, netizen di berbagai platform media sosial mempertanyakan mengapa kasus bansos selalu memunculkan aktor-aktor besar yang berulang kali mengajukan praperadilan.

Dalam konteks lokal, sejumlah aktivis antikorupsi di Bandung menyebut kasus ini sebagai contoh bahwa pengawasan distribusi bansos harus diperketat hingga ke tingkat kota.

Bandung yang memiliki populasi penerima bansos cukup besar dinilai rentan bila sistem logistik dikendalikan oleh pihak yang tidak kompeten atau berpotensi koruptif.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Kazuki Rahmadani

Sumber: Antara News

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X