20.000 Prajurit TNI Disiapkan Presiden Prabowo untuk Misi Perdamaian Gaza, Fokus Kemanusiaan dan Infrastruktur

Menurut Sjafrie, keputusan ini harus mempertimbangkan situasi keamanan, diplomasi internasional, dan kesiapan koordinasi dengan badan-badan PBB.

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen (Marinir) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa TNI selalu siap melaksanakan perintah presiden kapan pun dibutuhkan.

Ia menekankan bahwa keterlibatan TNI dalam misi luar negeri selalu berlandaskan kebijakan politik nasional, sehingga setiap langkah harus memiliki dasar legal yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Freddy juga mengungkapkan bahwa prajurit TNI yang dipersiapkan untuk misi perdamaian telah melalui pelatihan rutin seperti interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan kemampuan operasional lintas medan.

Pelatihan ini menjadi fondasi penting agar pasukan mampu menjalankan misi OMSP (Operasi Militer Selain Perang) secara profesional dan proporsional.

Baca Juga: Bukan Karena Bullying! Gubernur DKI Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Kasus Ledakan SMAN 72 Jakarta

Respons publik pun bervariasi namun mayoritas positif.

Di media sosial, sejumlah warganet menilai langkah ini sebagai bentuk nyata solidaritas Indonesia terhadap Palestina yang selama ini menjadi isu penting bagi masyarakat Indonesia.

Beberapa lainnya menekankan pentingnya diplomasi dan kesiapan logistik agar misi berjalan efektif dan aman.

Jika merujuk tren global, Indonesia memang semakin aktif dalam kontribusi perdamaian PBB dan regional.

Kirimnya pasukan berskala besar ke Gaza berpotensi memperkuat posisi Indonesia di panggung diplomasi internasional, sekaligus menunjukkan kemampuan TNI dalam menangani operasi kemanusiaan skala besar.

Pengiriman 20.000 pasukan TNI ke Gaza menjadi salah satu langkah paling ambisius Indonesia dalam bidang kemanusiaan global.

Fokus pada kesehatan dan konstruksi juga menunjukkan perubahan paradigma kontribusi perdamaian yang lebih humanis dan strategis.

Baca Juga: Kepala BGN Kena Semprot DPR! Gara-Gara Tambah Anggaran Rp28,6 Triliun Tanpa Izin ke Menkeu

Misi ini sekaligus menjadi bentuk konsistensi Indonesia dalam mendukung Palestina, baik secara diplomasi maupun aksi nyata di lapangan.