KPK Tak Gentar! WNA Boleh Pimpin BUMN, tapi Jika Korupsi Tetap Bisa Diseret ke Meja Hukum

Langkah KPK menegaskan kembali bahwa hukum Indonesia bersifat inklusif namun tegas.

Meski ada kebijakan baru yang lebih terbuka terhadap talenta asing, prinsip akuntabilitas dan integritas keuangan negara tetap menjadi prioritas utama.

Publik kini menanti bagaimana sinergi antara KPK, Kementerian BUMN, dan kepemimpinan Presiden Prabowo akan memastikan agar kebijakan ini membawa manfaat nyata bagi efisiensi, bukan celah baru untuk penyimpangan.***