Heboh Selisih Rp683 Triliun di Kasus Tata Kelola Minyak Pertamina, DPR Tanya Kejagung: Kok Bisa dari Rp968 Triliun Jadi Rp285 Triliun?

Apalagi, angka kerugian yang mencapai ratusan triliun bukan sekadar nominal, melainkan potret sistem pengawasan energi nasional yang masih memiliki celah koruptif.

Jika tidak dijelaskan secara gamblang, risiko hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan semakin besar.

Kasus tata kelola minyak Pertamina bukan hanya soal angka kerugian, tetapi juga soal konsistensi, transparansi, dan kredibilitas hukum di Indonesia.

DPR dan pengamat publik menekankan pentingnya Kejagung tampil profesional dan akuntabel dalam setiap langkah penyelidikan.

Baca Juga: Honor Magic8 Pro Tantang iPhone 17 Pro di Pemotretan Malam, Siapa Raja Kamera Malam Sebenarnya?

Langkah korektif, seperti kolaborasi lintas lembaga dan penyampaian data yang jelas kepada publik, akan menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan.

Karena pada akhirnya, pemberantasan korupsi yang dipercaya publik adalah pondasi utama bagi sistem hukum yang berkeadilan.***