Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus memastikan hasil audit tidak berhenti di atas kertas, melainkan menjadi dasar kebijakan baru untuk memperkuat keselamatan tambang nasional.
Langkah Bahlil Lahadalia mengirim tim audit lapangan adalah sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak mentolerir kelalaian sekecil apa pun di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan.
Bagi Freeport, pemulihan kepercayaan publik kini menjadi pekerjaan rumah besar — tidak hanya dengan memperbaiki sistem teknis, tetapi juga dengan memastikan kesejahteraan dan keselamatan setiap pekerjanya.***
Artikel Terkait
Belum Sebulan Diresmikan Presiden Jokowi, Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik Kebakaran
Tony Wenas Serahkan Dana 7 Triliun Keuntungan Freeport Indonesia Ke Pusat dan Daerah
DPR Minta Menteri Bahlil Lahadalia Cabut IUP Tambang Nikel di Raja Ampat Secara Permanen
Longsor di Tambang Freeport Papua, 7 Pekerja Terjebak, Evakuasi Balapan dengan Waktu
Bertaruh Nyawa di Tambang Freeport, 7 Pekerja Tewas, Ruang Perlindungan Tak Mampu Selamatkan Mereka