BGN Catat 5.900 Korban Keracunan Massal, Polri Usut Kasus MBG, Ahli Hukum Bongkar Pasal Pidana untuk Pengelola Dapur

- Wilayah I (Sumatra): 9 kasus, 1.307 korban (termasuk di Kabupaten Lebong, Bengkulu dan Bandar Lampung, Lampung).

- Wilayah II (Jawa): 41 kasus, 3.610 korban.

- Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara): 20 kasus, 997 korban.

Angka ini memunculkan kekhawatiran publik mengenai lemahnya sistem pengawasan, baik di tingkat distribusi maupun standar dapur yang ditunjuk sebagai penyedia makanan.

Baca Juga: Bocorkan Komite Reformasi Polri Yusril: Tokoh Besar Masuk, Publik Tunggu Gebrakan Nyata

Masyarakat, khususnya orang tua murid, mulai mempertanyakan kredibilitas pengelolaan MBG yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah.

Di media sosial, banyak warganet menuntut agar tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada penyedia jasa, melainkan juga pihak pemerintah yang memberi mandat.

Sejumlah anggota DPR bahkan meminta Badan Gizi Nasional memperketat SOP MBG.

Alih-alih menjerat tenaga lapangan seperti SPPG (Satuan Petugas Pemberi Gizi), mereka mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan pada proses pengadaan, distribusi, hingga pengawasan dapur MBG.

Kasus keracunan massal MBG menunjukkan bahwa masalah pangan bukan sekadar soal distribusi makanan, melainkan juga terkait kesehatan publik dan hak anak.

Baca Juga: KPK Buka-bukaan! Pertemuan AMPHURI dan Yaqut Cholil Soal Kuota Haji Tambahan Didalami, Ada Sinyal Korupsi?

Jika kelalaian ini berulang tanpa ada pembenahan, kepercayaan masyarakat terhadap program akan terus menurun.

Para pakar menilai, langkah hukum memang penting, namun reformasi sistem pengelolaan harus jadi prioritas agar kasus serupa tidak kembali terulang.

Pengawasan ketat, uji laboratorium makanan, serta sertifikasi higienitas dapur wajib diterapkan secara menyeluruh.

Kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis kini bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan persoalan hukum, kesehatan, dan kepercayaan publik. Jika benar ada kelalaian, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.