Praperadilan Ditolak, Rudy Tanoe Tak Berkutik di Kasus Korupsi Bansos, KPK: Penetapan Tersangka Sesuai Aturan Hukum

Kasus ini menuai perhatian publik karena menyangkut bantuan sosial yang seharusnya dinikmati rakyat kecil, terutama saat pandemi.

Banyak pihak menilai, praktik korupsi dalam bansos adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.

Di media sosial, warganet ramai mengomentari keputusan hakim yang menolak gugatan Rudy. Sebagian menyebut kemenangan KPK sebagai angin segar di tengah kritik publik atas kinerja lembaga antirasuah.

Namun, ada pula yang skeptis, menilai bahwa kasus besar seperti ini kerap berlarut-larut di meja hukum.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Rp1 Triliun, KPK Periksa 5 Direktur Travel, Ternyata Antrean Haji hingga Belasan Tahun

Pengamat hukum menilai, kemenangan KPK di praperadilan menjadi modal penting untuk melanjutkan proses penyidikan secara lebih transparan dan tuntas.

“KPK perlu memastikan kasus ini tidak berhenti pada individu, tapi juga menelusuri alur uang, korporasi terlibat, dan potensi aktor politik di baliknya,” ujar salah satu analis hukum tata negara.

Dengan putusan praperadilan ini, jalan KPK terbuka lebar untuk melanjutkan penyidikan. Lembaga antirasuah juga diharapkan segera melengkapi berkas perkara agar bisa segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Budi Prasetyo menambahkan, masyarakat diminta untuk terus mengawal proses hukum ini.

Baca Juga: DPR Resmi Sahkan 10 Hakim Agung dan Hakim Adhoc HAM 2025, Ada Nama Dosen Hingga Auditor Pajak!

“Kami berharap publik tetap memantau jalannya persidangan agar semua pihak mendapatkan kepastian hukum yang adil,” ujarnya.

Kasus Rudy Tanoe menjadi salah satu pengingat bahwa korupsi bansos bukan sekadar tindak pidana, melainkan tindakan yang merampas hak masyarakat miskin.

Transparansi dan konsistensi KPK dalam kasus ini akan menjadi tolok ukur apakah perang melawan korupsi benar-benar dijalankan tanpa pandang bulu.***