Namun ada juga yang berpandangan bahwa aparat penegak hukum wajib menjaga due process of law agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus praperadilan Rudy Tanoe akan menjadi salah satu sorotan utama dalam beberapa minggu ke depan.
Apakah hakim akan menyatakan penetapan tersangka tidak sah atau justru memperkuat langkah KPK, semuanya akan bergantung pada pertimbangan hukum yang dibacakan di pengadilan.
Baca Juga: 'Cowboy Style' Menkeu Purbaya, Gaya Koboi yang Jadi Taruhan di Awal Jabatan
Skandal bansos sendiri telah lama menjadi luka bagi publik, terutama karena menyangkut bantuan untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi.
Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum tetap terjaga.
Dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah, publik berharap sidang praperadilan ini tidak sekadar formalitas, melainkan momentum untuk menegakkan hukum secara adil, baik bagi penegak hukum maupun bagi warga negara yang menjadi objek penyidikan.***
Artikel Terkait
Seskab Teddy Indra Wijaya dan Kisah Gonggongan Anjing yang Jadi Alarm Penyelamat Saat Banjir Besar Bali
KPK Bongkar Jual Beli Kuota Haji Khusus Antar Biro, Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp1 Triliun
Rp8,7 Miliar Balik ke KPK! Ustaz Khalid Basalamah Buka Suara Soal Skandal Kuota Haji Bermasalah
25 Komjen Pol Masuk Bursa Calon Kapolri: Siapa yang Paling Berpeluang Pimpin Polri?
CEK FAKTA! Nagita Nangis Disebut Gara-Gara Raffi Ahmad Diperiksa KPK, Ternyata Begini Kejadiaanya