Usai Ancam Gulingkan Sahroni, Salsa Erwina Kini Ajukan 7 Tuntutan ke Pemerintah, Terkait Rusuh Massa Usai Demo Bubarkan DPR

AUDIT secara TRANSPARAN lewat badan NETRAL penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9.9 triliun per tahun.
Kedepannya: LAPORKAN PENYERAPAN anggaran setidaknya setiap bulan kepada rakyat.

RAMPINGKAN anggaran dan jumlah anggota DPR.

Potong semua anggaran yang tidak urgent bagi kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Menggugat ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Swiss, Warga Pulau Pari Jadi Simbol Perlawanan Krisis Iklim

TOLAK mantan napi korupsi sebagai anggota DPR & BUMN

HAPUSKAN perlakuan istimewa yang menciptakan kesenjangan dengan rakyat seperti:

1) PPh 21 ditanggung oleh APBN,

2) sistem pengawalan khusus,

3) transpotasi cukup transportasi umum gratis,

4) pensiun seumur hidup bagi masa kerja 1 periode

Ke depannya:

KPK MENINJAU DAN MEMERIKSA setiap anggota DPR

SIARKAN segala sidang dan rapat secara LIVE transparan dengan masyarakat

5. TURUNKAN gaji dan tunjangan anggota DPR dengan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal lima kali Upah Minimum Regional (UMR), disertai kejelasan dan transparansi besaran gaji.

Baca Juga: Demi Keadilan Iklim, Dua Warga Pulau Pari Terbang ke Swiss Hadapi Raksasa Semen Holcim