OTT Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkuak dari Laporan Buruh, KPK Bongkar Dugaan Pemerasan di Kemenaker

Setelah penetapan tersangka, KPK langsung menahan mereka selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Agustus hingga 10 September 2025 di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

Tak lama setelah penangkapan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan tegas dengan mencopot Immanuel Ebenezer dari posisinya sebagai Wamenaker.

Keputusan ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan menoleransi pejabat yang terlibat praktik korupsi.

Publik menyoroti kasus ini sebagai alarm keras bagi Kemenaker. Bagaimana mungkin institusi yang seharusnya mengurus keselamatan dan kesejahteraan buruh justru menjadi ladang pemerasan.

Baca Juga: Pasca Sakit Seminggu, Bupati Sudewo Mulai Tampil di Depan Publik

Seorang aktivis buruh, yang enggan disebut namanya, menilai kasus ini memperlihatkan wajah asli birokrasi.

“Kalau sertifikat K3 saja dijadikan ladang pungli, apa jadinya nasib pekerja? Ini bukan sekadar soal uang, tapi menyangkut nyawa buruh di lapangan,” katanya.

Di media sosial, nama Immanuel Ebenezer sempat menjadi trending topic.

Banyak warganet menyindir pernyataan-pernyataan politiknya di masa lalu yang kerap lantang, namun justru tumbang karena kasus korupsi.

Kini, publik menanti langkah KPK untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Apalagi, pola dugaan pemerasan disebut berlangsung sistematis dan melibatkan banyak pihak.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian serius bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmen pemberantasan korupsi, terutama di sektor ketenagakerjaan yang bersentuhan langsung dengan jutaan buruh Indonesia.

Baca Juga: Pernah Lantang Nipu Rakyat Hukum Mati, Korupsi Hukum Mati, Eh Usai Ditetapkan Tersangka Lemah, Netizen Komen Semoga Disegerakan!

Jika dibiarkan, praktik pemerasan semacam ini bukan hanya merugikan pekerja, tetapi juga mencoreng citra pemerintah yang tengah berupaya membangun iklim investasi yang sehat.

Pada akhirnya, publik berharap KPK tidak berhenti pada penetapan tersangka, tetapi juga membongkar siapa saja pihak yang diuntungkan dari praktik pemerasan ini.