Muak dengan Joget-joget Anggota DPR dan Fantatis Gaji yang Diterima, Seruan Aksi Demo Besar-besaran 25 Agustus untuk Bubarkan DPR!

Bahkan Uya Kuya terang-terangan sebut dirinya joget-joget di saat rakyat menjerit karena dirinya artis.

Uya Kuya menganggap hal itu wajar.

Rakyat banyak kecewa, di satu sisi pemerintah dan DPR seolah tak memikirkan beban rakyat yang makin terhimpit.

Pajak dinaikkan, cari kerja makin susah belum lagi aturan pemerintah yang bukan menyejahterakan rakyat, malah menekan rakyat.

Baca Juga: Belajar dari Jepang, Konstruksi Rumah yang Tepat Tak Membuat Rumah Hancur, Meski Jarak Sesar Sumber Gempa Berjarak 2 Meter

Sementara Anggota DPR kinerja tak seberapa digaji fantatis belum dengan berbagai tunjangan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi berbagai kritik publik terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta bagi anggota DPR yang belakangan ramai diperbincangkan.

Puan pun kembali menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR, dan tunjungan rumah jabatan terjadi karena penghapusan rumah jabatan yang sebelumnya disediakan di Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan.

“Yang saya bisa sampaikan sebagai pimpinan DPR, saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8).

Puan menjelaskan bahwa tunjangan perumahan diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada anggota DPR sebab kini seluruh rumah jabatan telah diserahkan kembali kepada negara.

Baca Juga: Noel Jokower 24 Karat Bak Kutu Loncat, dari Pemuja Jokowi Pindah Haluan Jadi Prabowo Mania, Gara-gara Inikah Noel Dibidik KPK?

"Karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Ulujami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara,” tuturnya.

"Dan memang ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana. Cuma itu saja yang ada perubahan yang lainnya tidak ada perubahan, itu saja," imbuh Puan.

Puan juga juga menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap evaluasi jika memang ditemukan hal-hal yang dirasa belum tepat oleh masyarakat.

Puan memastikan DPR mendengarkan aspirasi masyarakat.