Tak Lebih Baik dari Pati, Warga Cirebon Geram soal PBB yang Naik hingga 1.000 Persen: Jangan Jadikan Kami Korban Kebijakan

Di Pati, protes warga bahkan berujung pada tuntutan agar bupati mengundurkan diri. Demo tetap digelar meski kebijakan PBB dibatalkan.

Koordinator hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Nimerodi Gulo, menilai kebijakan kenaikan pajak hanyalah salah satu pemicu kekecewaan warga terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo.

Selain soal PBB, Nimerodi menyebut adanya kebijakan pembangunan yang tidak mendesak serta pemutusan ratusan tenaga honorer rumah sakit tanpa pesangon, meski mereka telah bekerja bertahun-tahun.

Kasus di Pati ini menjadi peringatan bahwa kebijakan fiskal yang tidak memperhitungkan daya tahan ekonomi masyarakat bisa memantik krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Baca Juga: KPK Sita Rp10 Miliar dari Pihak Swasta, Bongkar Dugaan Korupsi Rp2,1 Triliun Pengadaan Mesin EDC

Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah kota seharusnya mengkaji ulang penyesuaian pajak, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Jika tidak, potensi eskalasi protes seperti di Pati bisa terulang.

Gelombang protes di Cirebon kini memasuki fase krusial. Warga menunggu respons pemerintah kota, apakah akan memilih jalur kompromi atau tetap bersikukuh pada kebijakan yang ada.

Sementara itu, contoh dari Pati menjadi cermin bahwa tekanan publik yang konsisten bisa mengubah keputusan pemerintah.***