Demo Besar-besaran di Pati Memanas, Bupati Sudewo Tolak Mundur meski PBB Naik 250 Persen Dibatalkan

HUKAMANEWS - Ribuan warga Kabupaten Pati memadati Alun-Alun Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025, menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatannya.

Aksi tersebut dipicu kebijakan kontroversial menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang dinilai memberatkan warga.

Namun, di tengah desakan dan situasi yang memanas, Sudewo menegaskan tidak akan mundur dan mengajak warga tetap kompak serta tidak terprovokasi.

Suasana Alun-Alun Pati pada siang itu berubah menjadi lautan manusia.

Baca Juga: Paspor Jurist Tan Dicabut 4 Agustus, Kejagung Kejar dengan Red Notice Interpol

Spanduk, poster, dan orasi mewarnai jalannya aksi. Tuntutan utama mereka jelas: Bupati harus mundur.

Kenaikan PBB hingga 250 persen dianggap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. “Kenaikan ini sangat memberatkan, apalagi di tengah ekonomi yang belum pulih,” kata salah satu peserta aksi.

Bupati Sudewo sempat menemui massa, namun dialog tidak berjalan mulus. Ketegangan meningkat dan kericuhan kecil tak terhindarkan. Meski demikian, Sudewo memilih meredam suasana dengan pesan menenangkan.

“Ini pembelajaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk menjaga kesolidan, menjaga kekompakan, jangan gampang terprovokasi oleh siapapun,” ujarnya kepada wartawan usai menemui warga.

Baca Juga: KPK Sita Rp10 Miliar dari Pihak Swasta, Bongkar Dugaan Korupsi Rp2,1 Triliun Pengadaan Mesin EDC

Ia menegaskan Pati adalah milik semua warganya, sehingga stabilitas harus dijaga bersama.

“Kalau daerah kita terus gaduh, pembangunan dan pelayanan akan terganggu,” tambahnya.

Terkait tuntutan mundur, Sudewo menolak. Ia beralasan dirinya dipilih secara konstitusional melalui proses demokrasi, sehingga ada mekanisme resmi jika ingin mengganti kepala daerah. “Tidak bisa saya berhenti hanya karena tuntutan itu,” tegasnya.

Kebijakan kenaikan PBB ini sebenarnya, menurut sejumlah pengamat, berangkat dari rencana meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, kenaikan yang terlalu drastis dinilai tak memperhitungkan daya tahan ekonomi masyarakat.