Bupati Sudewo Tak Merespon Tuntutan, Warga Pati Mulai Tak Sabar, Aksi Lempar Botol Terjadi

HUKAMANEWS – Demonstrasi warga dari berbagai elemen masyarakat di depan Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berlangsung ricuh, Rabu, 13 Agustus  2025. 

Kericuhan terjadi setelah tuntutan massa yang menginginkan ditemui Bupati Sudewo tidak kunjung dipenuhi.Bupati Sudewo diketahui berada di dalam pendopo. Kapolres Pati AKBP Jaka Wahyudi bersama Dandim Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto juga berada di dalam pendopo.

Keduanya berupaya membujuk Sudewo untuk menemui massa yang sudah menumpuk di depan pendopo.

Baca Juga: Ramai Isu Tanah Diambil Negara, Nusron Wahid Klarifikasi: Negara Hanya Atur Hubungan Hukum, Bukan Ambil Hak Rakyat

“Kami mengimbau kepada seluruh peserta aksi agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan tetap fokus menyampaikan aspirasi dengan damai,” ujar Kombes Jaka Wahyudi di lokasi.

Situasi mulai memanas ketika sebagian peserta aksi melempar botol air mineral ke arah aparat yang berjaga. Aparat berupaya mengendalikan situasi dengan mengedepankan langkah persuasif, namun eskalasi ketegangan terus meningkat.

“Kami memahami semangat rekan-rekan dalam menyampaikan pendapat, namun kami mohon untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tegas Kapolresta.

Baca Juga: KPK Bongkar Dugaan 10 Agensi Haji Raksasa Terlibat Korupsi Kuota, Kerugian Negara Capai Rp1 Triliun

Dugaan adanya penyusupan juga mulai mencuat, setelah terlihat beberapa orang yang memprovokasi massa untuk bertindak anarkis. Aparat segera melakukan pemantauan ketat dan identifikasi terhadap pihak-pihak yang mencoba memperkeruh suasana.

“Kami minta peserta aksi tidak terpengaruh oleh oknum yang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu. Mari kita jaga Pati tetap aman,” kata Kombes Jaka Wahyudi.

Petugas gabungan TNI-Polri terlihat membentuk barikade di sejumlah titik strategis di sekitar Alun-Alun Pati. Kendati demikian, Kapolresta memastikan pengamanan dilakukan secara humanis dan proporsional.

Baca Juga: KPK Usut Dalang SK Kuota Haji 50:50 yang Rugikan Negara Rp1 Triliun, Nama Eks Menag Terseret

“Kami di sini bukan untuk membungkam suara rakyat, tetapi untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman dan tertib,” tambahnya.