Uji Publik Penulisan Sejarah Indonesia, Tanggal 20 Juli, Cermati

HUKAMANEWS - Catat tanggalnya, simak dengan cermat. Tanggal 20 Juli 2025, Menteri Kebudayaan Fadi Zon mengungkapkan akan melakukan uji publik penulisan ulang sejarah Indonesia di beberapa wilayah di Indonesia yang meliputi Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. 

“Minggu besok ini ada uji publik,” kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025.

Dia menegaskan secara internal menargetkan penulisan ulang sejarah dapat rampung pada Agustus, sekaligus sebagai bentuk hadiah kepada Republik Indonesia pada perayaan ulang tahun ke-80 kemerdekaan.

Baca Juga: Berbeda dengan Juliana yang Tewas Usai Terjatuh di Gunung Rinjani, Pendaki Swiss yang Juga Terjatuh Langsung Dievakuasi Gunakan Helikopter

"Jadi, kami harapkan ini bagian dari tenggat waktu untuk internal. Nanti kita lihat sampai sejauh mana kesiapan dari tim sejarawan yang menulis dan juga ada proses editing," kata dia.

Dalam uji publik yang akan digelar pekan depan itu, Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada hal-hal yang ditutupi dan menyebut hasil penulisan tersebut dapat diperdebatkan pada agenda uji publik.

Sebelumnya, Fadli Zon mengatakan bahwa uji publik dari penulisan ulang buku sejarah sudah siap digelar pada 20 Juli dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Baca Juga: Mantan Rektor UGM Sebut Jokowi Tak Pernah Lulus dari UGM, Tak Berapa Lama Prof Sofian Langsung Ralat, Netizen pun Sentil, Sudah Dapat Cuankah?

Uji publik itu akan digelar dalam bentuk seminar dan diskusi sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, kritik hingga memberikan argumentasi terkait isi buku sejarah yang ditulis ulang tersebut.

Fadli Zon mengatakan bahwa selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, namun, menurut dia kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial dan media massa hanya berdasarkan asumsi.

Penulisan ulang buku sejarah diklaim dilakukan oleh para sejarawan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X DPR.***