Kelakuan Buruk Pekerja WNI di Jepang Makin Meresahkan, Bisa Jadi Tahun 2026 Tahun Terakhir WNI Bisa Bekerja di Jepang

Ada juga netizen yang menyebut perlu pelatihan adab sebelum ke luar negeri.

Dan ada juga yang meminta Kementerian Tenaga Kerja serta BP2MI lebih ketat dalam seleksi dan pendidikan.

Baca Juga: Asus ROG Xbox Ally Tiba-Tiba Bocor di Sosmed, Harga Fantastisnya Bikin Gamer Indonesia Geleng-Geleng!

Dalam berbagai tayangan TV Jepang, hampir semua memberitakan kasusnya dan ini memperlihatkan buruknya kelakuan WNI di Jepang, meski tidak semua pekerja WNI.

Dalam tayangan beberapa TV tampil dengan judul "Enam WNI ditangkap dalam kasus pembunuhan di Isesaki"

Ada lagi dengan judul "WNI ditangkap bunuh bayinya, masuk ke Jepang Agustus 2024"

Ada lagi dengan judul "Seorang peserta magang asal Indonesia ditangkap pada tanggal 26 karena meninggalkan jenazah bayinya yang baru lahir"

Belum lagi pemberitaan TV dengan judul "WNI 24 tahun ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap pasangan lansia"

Sementara itu, dikutip dari akun Instagram @neojapan, pada Selasa (15/7), Perdana Menteri Jepang Ishiba-san menyampaikan dalam pertemuan kabinet, bahwa pemerintah akan membentuk "organisasi pusat komando" di Sekretariat Kabinet minggu depan.

Sekretariat Kabinet ini khusus menangani isu orang asing, mulai dari tindak kriminal, penggunaan tunjangan sosial, hingga literasi regulasi imigrasi.

Baca Juga: Hasil Otopsi Kematian Diplomat Kemenlu Sudah Ditangan Puslabfor, Tinggal Tunggu Analisa Patologi

Organisasi ini akan dipimpin oleh Sekretariat Kabinet, melibatkan kementerian seperti Imigrasi, Kesehatan (penanganan kesejahteraan), dan Keuangan.

Tujuannya untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, dalam menanggapi keresahan masyarakat atas perilaku orang asing yang melanggar aturan, sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis integrasi.

Dalam wawancara di BS Fuji, Ishiba-san menegaskan bahwa warga asing harus patuh terhadap aturan Jepang.

Orang asing harus bisa menjaga sistem imigrasi, asuransi, bahkan menangani kepemilikan properti spekulatif