Waduh! Bansos Cair Judi Jalan, Ribuan Warga Miskin Terciduk PPATK Ikut Transaksi Judol Hampir Rp1 Triliun!

Selain itu, PPATK juga melakukan analisis menyeluruh terhadap rekening para penerima bansos.

Hasil analisis ini akan menjadi rujukan untuk memverifikasi efektivitas distribusi bantuan.

PPATK menemukan banyak rekening penerima bantuan yang bersifat dormant, alias tidak menunjukkan aktivitas keuangan selain menerima transfer dari pemerintah.

Fenomena rekening pasif ini menjadi sorotan karena berpotensi digunakan sebagai celah penyalahgunaan bansos, baik untuk keperluan tidak semestinya maupun indikasi keterlibatan dalam jaringan transaksi ilegal seperti judi online.

Baca Juga: Pada Match Day Pertama Piala Presiden 2025, Persib Bandung Telan Kekalahan 0:2 dari Tim Asal Thailand, Port FC

Sementara itu, Kementerian Sosial telah melaporkan bahwa hingga 1 Juli 2025, lebih dari Rp20 triliun dana bantuan telah tersalurkan ke jutaan keluarga penerima manfaat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan, program bansos PKH telah menjangkau lebih dari 8 juta keluarga, atau sekitar 80,49 persen dari total kuota, dengan nilai bantuan mencapai Rp5,8 triliun.

Untuk bansos sembako, bantuan telah tersalurkan kepada lebih dari 15 juta penerima, mencakup 84,71 persen dari target nasional, dengan total nilai sebesar Rp9,2 triliun.

Selain itu, program penebalan bansos berupa tambahan Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan juga telah disalurkan ke 15 juta keluarga dari total target 18,3 juta penerima.

Baca Juga: Tidur Pakai Selimut Tebal Belakangan Ini? Ternyata Ini Biang Keroknya, Bukan Fenomena Aphelion Katanya!

Nilai tambahan bantuan ini mencapai Rp6,19 triliun.

Keterlibatan penerima bansos dalam praktik judi online jelas menjadi tantangan serius bagi sistem distribusi bantuan sosial.

Diperlukan sistem pemantauan yang lebih ketat dan teknologi verifikasi yang lebih canggih untuk mencegah kebocoran anggaran dan penyimpangan data penerima.

Langkah tegas seperti pemblokiran bantuan bagi yang terbukti menyalahgunakan juga perlu dipertimbangkan agar anggaran negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang layak.***