Parahnya Korupsi Infrastruktur di Sumut, Fakta Mengejutkan di Balik Uang Rp2,8 Miliar yang Disita dari Orang Dekat Bobby Nasution

KPK menyebut OTT kali ini adalah langkah awal untuk mengungkap jaringan yang lebih besar dan mendalami aliran dana yang terjadi dalam berbagai proyek pembangunan di Sumatera Utara.

Pada Sabtu, 28 Juni 2025 lalu, KPK secara resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kelima tersangka tersebut adalah Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rasuli Efendi Siregar, PPK Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup M Akhirun Efendi Siregar, dan Direktur PT Rona Na Mora M Rayhan Dulasmi Pilang.

Baca Juga: Visa Habis, 3 WNI Nekat Coba Merampok di Jepang dan Malah Lukai Pemilik Rumah! Nasibnya Kini...?

Topan diketahui memiliki kedekatan khusus dengan Gubernur Bobby Nasution.

Ia sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Sekda dan Kadis PU Kota Medan saat Bobby masih menjabat sebagai Wali Kota.

Julukan “ketua kelas” pun melekat pada Topan karena loyalitasnya kepada Bobby.

Proyek yang menjadi objek korupsi bernilai fantastis, mencapai total Rp231,8 miliar.

Rinciannya mencakup beberapa proyek multiyears seperti preservasi dan rehabilitasi Jalan Simpang Kota Pinang-Gunung Tua-Simpang Pal XI dari tahun 2023 hingga 2025.

Selain itu, dua proyek besar di Satker PJN Wilayah I Sumut juga terlibat, yaitu pembangunan Jalan Sipiongot–batas Labusel senilai Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp61,8 miliar.

Baca Juga: Sidang Pledoi Hasto Dijadwalkan 10 Juli, Terungkap Perintah Tenggelamkan HP Usai OTT Harun Masiku!

KPK memastikan akan terus memeriksa pihak-pihak yang terlibat, termasuk saksi-saksi dan pejabat yang diduga menerima aliran dana.

Proses pelacakan aliran uang serta peran masing-masing aktor korupsi akan menjadi fokus penyidikan selanjutnya.

Kasus ini menjadi peringatan serius bahwa korupsi bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tapi juga langsung berdampak pada buruknya layanan dasar seperti infrastruktur jalan.

Masyarakat Sumut, yang selama ini harus menanggung kerusakan jalan dan keterbatasan akses, pada akhirnya kembali menjadi korban dari tindakan segelintir elit yang menyalahgunakan kekuasaan.***