Anak Buah Kena OTT KPK, Bobby Nasution Cuma Bilang Gini… Siap-Siap yang Lain Ikut Keseret?

Menariknya, Bobby juga menegaskan bahwa Pemprov Sumut tidak akan memberikan bantuan hukum kepada para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi.

Ia menilai, jika ada pelanggaran hukum yang terbukti, maka hal tersebut harus ditanggung secara pribadi oleh pelaku.

“Enggak lah,” jawab Bobby ketika ditanya apakah anak buahnya akan mendapat dukungan hukum dari Pemprov.

Selain itu, Bobby juga menyebut bahwa pejabat yang terlibat dalam OTT KPK akan langsung dinonaktifkan dari jabatannya.

Baca Juga: OTT Sumut Meledak, Padahal KPK Sudah Warning Bobby Nasution Dua Bulan Sebelumnya! Kok Bisa?

“Ya pastilah,” tegasnya.

Seperti diketahui, OTT yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Juni 2025 lalu, menjerat lima tersangka dari Dinas PUPR Sumut dan satuan kerja PJN Wilayah 1 Sumatera Utara.

Kelima tersangka yang telah ditahan antara lain Topan Obaja Putra Ginting (Kadis PUPR Sumut), Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK), Heliyanto (PPK Satker PJN Wilayah I Sumut), M. Akhirun Efendi Siregar (Dirut PT Dalihan Natolu Grup), dan M. Rayhan Dulasmi Pilang (Direktur PT Rona Na Mora).

Seluruh tersangka ditahan di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama, terhitung hingga 17 Juli 2025.

Kasus ini terkait proyek pembangunan jalan strategis, antara lain Preservasi Jalan Sp. Kota Pinang - Gunung Tua - Sp. Pal XI tahun anggaran 2023 hingga 2025 dengan nilai gabungan mencapai Rp74 miliar.

Baca Juga: Video Lamanya Beredar Kibarkan Bendera Israel, Merince Kogoya Asal Papua Didepak dari Ajang Miss Indonesia 2025

Selain itu, terdapat pula dua proyek besar dari Satker PJN Wilayah 1 Sumut, yakni Jalan Sipiongot - Batas Labuhanbatu Selatan senilai Rp96 miliar dan Jalan Hutaimbaru - Sipiongot senilai Rp61,8 miliar.

Total nilai proyek yang menjadi sorotan KPK dalam OTT kali ini mencapai Rp231,8 miliar.

KPK menyebut masih akan terus mendalami proyek-proyek lainnya yang berpotensi mengandung unsur korupsi.

Dengan perkembangan ini, sorotan publik terhadap integritas pejabat daerah kembali mencuat, sementara Bobby Nasution berupaya menunjukkan sikap tegas dan kooperatif terhadap proses hukum.