JK Tegaskan Pemerintah Tak Boleh Gegabah Ambil Keputusan Terkait Aceh, Ada Risiko Perpecahan

"Saya cukup senang karena masalahnya sudah diselesaikan. Ini keputusan yang bijak dari Presiden," katanya.

Pemerintah pusat akhirnya menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Aceh.

Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Rapat terbatas yang menghasilkan keputusan tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut.

Baca Juga: Empat Pulau Resmi Kembali ke Aceh, Bobby Nasution: Tolong Jangan Terprovokasi Lagi Ya!

Prasetyo menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dokumen dan data administrasi yang valid dari kementerian dan lembaga terkait.

"Keempat pulau secara administratif berdasarkan dokumen pemerintah masuk wilayah Provinsi Aceh," ujarnya.

Polemik ini jadi pengingat bahwa persoalan perbatasan bukan hanya soal koordinat, tapi juga soal emosi kolektif masyarakat.

Pengabaian terhadap aspek sosiopolitik lokal bisa memicu konflik yang lebih besar.

Baca Juga: Penyitaan Terbesar Sepanjang Sejarah! Kejagung Pamer Tumpukan Uang Rp 11,8 Triliun dari Kasus CPO Wilmar Group

Dalam konteks Aceh, pendekatan sensitif, dialog terbuka, dan penghormatan terhadap perjanjian damai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas.

Keputusan pengembalian empat pulau ke Aceh setidaknya menjadi bukti bahwa aspirasi daerah masih bisa didengar.

Namun, pemerintah pusat harus lebih hati-hati ke depan agar kejadian serupa tak terulang.***