Bukan Cuma Soal Letak, Ini Alasan Yusril Tak Mau Gegabah Putuskan Nasib 4 Pulau di Aceh-Sumut!

Setelah ada kesepakatan, barulah pemerintah pusat memfasilitasi dan menetapkannya melalui permendagri.

Hal yang sama kini diterapkan dalam kasus empat pulau tersebut.

Yusril menyebut bahwa upaya penyelesaian di tingkat daerah sudah lama dilakukan, namun belum menghasilkan titik temu.

Karena itu, persoalan ini kini dikembalikan ke pemerintah pusat untuk difasilitasi penyelesaiannya.

Meski sempat muncul Kepmendagri Nomor 300.2.2 - 2138 Tahun 2025 yang berisi pengkodean terhadap pulau-pulau tersebut berdasarkan usulan Pemprov Sumatera Utara, Yusril menegaskan bahwa hal itu belum menentukan status administrasi pulau secara resmi.

Baca Juga: Disambangi di Kediamannya oleh Rismon, Wajah Kasmudjo Tampak Plester dan Terlihat Sakit, Hampir Berbarengan dengan Sakitnya Jokowi, Ada Apa Ya?

“Pemberian kode pulau dalam kepmendagri hanya mencerminkan pendataan rutin tiap tahun, bukan penetapan wilayah,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penetapan wilayah baru bisa dilakukan jika ada permendagri yang mengatur batas resmi antara kabupaten atau provinsi.

Yusril juga menyoroti pentingnya memperhatikan faktor sejarah dan budaya, bukan hanya kedekatan geografis.

Ia memberi contoh Pulau Natuna yang secara geografis lebih dekat ke Sabah, Malaysia, tapi secara historis dan legal merupakan bagian dari Indonesia.

“Jadi penentuan batas wilayah tidak bisa hanya melihat peta,” tegasnya.

Baca Juga: Ribuan Umat NU Bershalawat di Sepanjang Kawasan Sayung Demak, Jenuh Berkubang di Tengah Rob Berbulan - Bulan

Oleh karena itu, diskusi lanjut akan terus dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Yusril mengaku akan segera berdialog dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

Ia berharap komunikasi yang baik dapat mempercepat tercapainya kesepakatan bersama.