Menyedihkan Sekali Statemen Gus Fahrur, Ketua PBNU Sekaligus Komisaris PT Gag Nikel, Jadi Corong Kepentingan Oligarki Demi Kekuasaan dan Jabatan

"Negeri para bandit hutan dan alam."

Pemberi Izin nya : JKW
Kapal angkut nya : iriana
Komisaris nya : PBNU
Pelaksana izin : Bahlil

"Yg begini aja raja ampat #SaveRajaAmpat udah ancur."

"Masih ditambah hilirisasi bocah jaket naruto dan ambisi food estate dgn menjarah hutan #Savepapua."

Sementara itu, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto meminta pemerintah menindak tegas tambang-tambang nikel yang diduga merusak lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

"Tindak tegas semua perusahaan tambang yang mencemari lingkungan laut Raja Ampat," kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca Juga: Ucapan Mendiang Faisal Basri, Jokowi, Bobby Nasution Terlibat di Korupsi Biji Nikel Kini Terbukti, Rugikan Ratusan Triliun dan Sumbernya dari KPK

Dia meminta pemerintah tak hanya berfokus pada tambang PT Gag Nikel, melainkan menindak tegas pula tambang-tambang nikel lainnya yang tak berizin dan merusak lingkungan di Raja Ampat.

"Yang dihebohkan dan dilaporkan masyarakat kan terutama adalah tambang yang dekat dengan objek wisata tersebut. Jangan dibelokkan atau pilih kasih," ucapnya.

Dia pun mengingatkan bahwa keindahan alami dan biodiversitas kepulauan Raja Ampat sudah menjadi ikon pariwisata yang diakui dunia sehingga kelestariannya perlu dijaga.

"Kekayaan alam itu harus dijaga dan diwarisi, sebagai sikap adil terhadap generasi anak-cucu mendatang," ujarnya.

Dia menilai bahwa perusahaan tambang-tambang tersebut lupa atau tidak konsisten pada paradigma environment social governance (ESG) sebagai perluasan dari konsep good corporate governance (GCG).

Baca Juga: Buntut Protes Kebijakan Imigrasi dan Kerusuhan, Gubernur California Tuntut Menhas AS Pete Hegseth Batalkan Pengerahan Ribuan Tentara Garda Nasional

Semestinya menggunakan paradigma tersebut, kata dia, orientasi perusahaan tambang bukan sekedar pada keuntungan jangka pendek korporasi semata, melainkan harus berkesinambungan.

"Artinya, perhatian perusahaan penambangan terhadap lingkungan hidup dan kondisi sosial masyarakat sekitar pertambangan menjadi hal yang utama," tuturnya.