Longsor Tambang Gunung Kuda Cirebon Dinilai Akibat Kelalaian Sistematis, Bukan Sekadar Bencana Alam

Lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah turut memperburuk situasi.

Menurut Budi, kecelakaan tambang yang berulang kali terjadi menjadi bukti nyata bahwa sistem pengawasan tidak berjalan efektif.

Faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan pendekatan yang kurang adaptif terhadap dinamika sosial menjadi kendala utama.

Tak hanya dari sisi pemerintah, pelaku usaha pun dinilai sering menomorduakan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Baca Juga: Baru 1 Hari Usai Longsor, Dedi Mulyadi Tutup Tambang Gunung Kuda, 3 Perusahaan Kena Sanksi Berat

Sementara itu, masyarakat yang turut terlibat dalam kegiatan eksploitasi tambang seringkali tidak mendapatkan edukasi tentang risiko dan keselamatan.

Ketiga pihak ini, pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, saling berkontribusi pada lingkaran risiko yang terus berulang.

“Tidak ada manajemen risiko kerja yang memadai, jaminan keselamatan buruh pun sangat minim. Bahkan sistem pendataan kecelakaan kerja pun tidak tersedia, terutama di tambang-tambang tradisional,” jelas Budi.

Untuk mencegah tragedi serupa terulang, Budi mendorong adanya pengawasan terintegrasi lintas lembaga dan level pemerintahan.

Hal ini mencakup audit izin tambang, inspeksi berkala, hingga penertiban tambang ilegal.

Baca Juga: Baru Launching! Realme GT 7T Bawa Fitur Flagship dengan Desain Menawan, tapi Harga Masih Masuk Akal

Ia juga menyarankan agar dibangun sistem pendataan kecelakaan kerja serta peta kerawanan tambang yang dapat dijadikan dasar kebijakan.

Dari sisi pelaku usaha, Budi menekankan pentingnya kajian geoteknik dan implementasi prinsip-prinsip Good Mining Practice sebelum tambang mulai beroperasi.

Mulai dari drainase yang memadai, batas penggalian yang aman, hingga rencana reklamasi yang jelas, harus menjadi standar wajib.

Sedangkan masyarakat perlu dibekali edukasi tentang risiko penambangan ilegal, pentingnya K3, serta konservasi lingkungan.