Aplikasi Ojol Dimatikan Seharian! Ini Alasan Ribuan Driver Turun ke Jalan Tuntut Balik 'Hak' Mereka

Di sisi lain, pihak Istana menanggapi rencana demonstrasi ini dengan menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Namun ia mengingatkan bahwa aspirasi tersebut harus disampaikan tanpa mengganggu kepentingan publik secara luas.

Hasan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan telah lebih dulu menggelar dialog dengan perwakilan pengemudi ojol untuk mendengar keluhan mereka.

Menurutnya, pemerintah tetap membuka ruang diskusi yang konstruktif dan mendorong penyelesaian masalah lewat jalur komunikasi resmi.

Baca Juga: Kenalan Dulu Yuk, Kambing Reno Kaligesing Tak Mau Kalah Moncer Dari Sapi Limosin

Pemerintah disebut siap mengolah berbagai masukan dan menjadikannya bahan evaluasi terhadap regulasi yang ada saat ini.

Langkah ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah sebagai pihak yang ingin menengahi persoalan antara perusahaan aplikator dan para mitra pengemudi.

Sementara itu, para demonstran menyampaikan bahwa titik aksi juga akan menyasar kantor-kantor layanan pelanggan dari perusahaan aplikasi transportasi digital.

Hal ini dilakukan agar pihak aplikator secara langsung mendengar suara dari lapangan, bukan hanya melalui jalur birokratis.

Aksi ini menjadi salah satu bentuk perlawanan kolektif terbesar dari pengemudi ojek online dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Demo Ojol Gede - Gedean, KAI Berlakukan Aturan untuk Pemberhentian KA Jarak Jauh Besok

Dengan dukungan dari komunitas dan serikat pekerja, para pengemudi berharap bisa mendorong perubahan nyata dalam sistem kerja digital yang selama ini dinilai berat sebelah.

Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dan penyedia aplikasi dalam membangun ekosistem kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan di era digital.

Dalam waktu dekat, publik akan menanti apakah aksi ini mampu menggugah para pemangku kepentingan untuk mereformasi sistem kemitraan yang selama ini menuai banyak keluhan.***