Erick Thohir Akui Korupsi di BUMN Tak Bisa Dihilangkan, Tapi Bisa Ditekan Lewat Sistem Baru

Sinkronisasi ini dianggap penting agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebijakan internal BUMN dan aturan hukum yang berlaku secara nasional.

Dengan sinkronisasi tersebut, diharapkan ada kepastian hukum dalam pelaksanaan program pengawasan dan pencegahan di tubuh perusahaan pelat merah.

Konsultasi dengan KPK menjadi langkah awal untuk menyelaraskan strategi pembersihan BUMN dari praktik yang merugikan negara secara sistematis.

Dalam prosesnya, Kementerian BUMN tidak hanya menargetkan transparansi, tetapi juga mendorong efisiensi dan akuntabilitas.

Baca Juga: Berikan Hadiah Boneka Paus, Bill Gates Akui Bobby Kertanegara Amat Terkenal

KPK sendiri menyambut positif langkah Erick Thohir yang terbuka untuk membangun sistem yang lebih kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kementerian BUMN disebut terus berproses melakukan transformasi tata kelola dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pencegahan risiko.

Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang ingin menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan profesional.

Erick juga berharap bahwa pola pikir dan budaya kerja di lingkungan BUMN dapat berubah secara menyeluruh.

“Kalau sistemnya tidak dibangun, maka korupsi akan terus cari celah,” ujar Erick.

Baca Juga: Berikan Hadiah Boneka Paus, Bill Gates Akui Bobby Kertanegara Amat Terkenal

Dengan adanya sinergi antara Kementerian BUMN dan KPK, publik kini menaruh harapan lebih bahwa perubahan bukan hanya jargon semata.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi korupsi, apalagi di sektor strategis seperti BUMN.

Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keuangan negara agar tidak terus-menerus bocor akibat praktik koruptif yang sudah mengakar.

Jika sistem ini berjalan efektif, maka bukan tidak mungkin BUMN akan menjadi contoh tata kelola terbaik dalam sektor publik.