Premanisme Ormas Ancam Iklim Usaha, Indonesia Bisa Gagal Cetak Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Tahun Ini

HUKAMANEWS - Situasi dunia investasi di Indonesia belakangan ini tengah mendapat sorotan tajam.

Bukan hanya soal tantangan global seperti kenaikan tarif impor Amerika Serikat, tetapi juga gangguan dari dalam negeri sendiri yang justru berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu ancaman serius yang muncul adalah aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Fenomena ini disebut-sebut tidak hanya meresahkan pelaku usaha, tetapi juga bisa berdampak langsung pada kepercayaan investor terhadap iklim bisnis di tanah air.

Baca Juga: Terjatuh Saat Pidato di Jakarta Internasional Velodrome, Brando Susanto Tutup Usia di Hadapan Ribuan Orang, Ini Kronologi Lengkapnya

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, tindakan tegas perlu segera diambil agar iklim investasi di Indonesia tetap terjaga kondusif.

Menurut Eddy, keamanan dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak yang dicari para investor saat memutuskan menanamkan modalnya di suatu negara.

Dalam keterangannya, Eddy menegaskan bahwa selama faktor keamanan dan penegakan hukum bisa dijamin oleh pemerintah, para investor bahkan tidak keberatan berinvestasi di wilayah yang infrastrukturnya belum sepenuhnya memadai.

Ia mencontohkan, selama keamanan terjamin, investor tidak ragu menanamkan modal meskipun fasilitas dasar seperti jalan, listrik, atau perumahan belum tersedia.

Karena itu, munculnya aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas menjadi alarm bahaya yang perlu segera ditangani.

Baca Juga: Cak Lontong Resmi Jadi Komisaris Ancol, Bareng Sutiyoso, Ini Langkah Baru yang Siap Mengubah Wajah Wisata Jakarta

Eddy menambahkan, investasi menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju target ambisius sebesar 8 persen.

Apalagi, di tengah perlambatan daya beli masyarakat serta tekanan dari tarif ekspor baru yang diberlakukan Amerika Serikat, investasi disebut sebagai jalan utama untuk menjaga kinerja ekonomi nasional.

“Kalau ada yang mengganggu iklim investasi, sama saja dengan mengganggu target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Eddy dengan tegas.

Lebih jauh, ia membandingkan situasi ini dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu berhasil menciptakan lingkungan investasi yang aman dan bebas dari gangguan premanisme.