HUKAMANEWS - Kasus dugaan korupsi besar yang melibatkan Pertamina menjadi sorotan publik.
Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk mengusut tuntas kasus ini dengan menjerat semua pihak yang terlibat.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa kerugian negara akibat korupsi ini sangat besar, hampir mencapai Rp1 kuadriliun.
Kini, Kejagung harus membuktikan profesionalisme dalam penegakan hukum tanpa campur tangan politik.
Baca Juga: Deflasi Semu, Penurunan Daya Beli Masyarakat Tak Terlihat Nyata
Politikus Partai NasDem ini juga menekankan pentingnya menuntaskan kasus ini, mengingat besar kerugian yang ditimbulkan.
"Sisa umur hidup para tersangka pun tidak akan cukup untuk menebus semua kerugian dan dampak yang ditimbulkan," tambahnya dengan tegas.
Pihak Kejagung juga berkomitmen untuk memaksimalkan upaya hukum guna menggali lebih dalam aliran dana yang diduga telah merugikan negara.
Sahroni juga menyampaikan bahwa kasus ini bukan hanya sekadar masalah internal Pertamina.
Ia memperkirakan bahwa terdapat pihak-pihak lain yang terlibat dalam pengaturan aliran dana ilegal tersebut.
Baca Juga: Honor Magic8 RSR Porsche Design, Langkah Berani Honor dengan Sensor 1 Inci Buatan Sendiri
Hal ini sejalan dengan perkiraan kerugian yang terdiri atas beberapa komponen besar, seperti kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri yang mencapai sekitar Rp35 triliun, serta kerugian dari impor minyak mentah dan BBM melalui broker yang juga sangat signifikan.
Sementara itu, Bambang Haryadi, Wakil Ketua Komisi XII DPR, mengungkapkan dukungannya terhadap Kejagung dalam menyelesaikan kasus ini.
Ia meminta agar tidak ada campur tangan politik dalam proses penyelidikan. "Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," tegas Bambang dalam pernyataannya.
Ia juga menambahkan bahwa tidak ada rencana untuk menarik kasus ini ke ranah politik dengan membentuk panitia khusus (pansus).
Artikel Terkait
Ahok Bongkar Mafia Migas! Siapa ‘Orang Kuat’ di Balik Skandal Korupsi Minyak Mentah Pertamina? Ini Tebakan Pakar Hukum
Dirut Pertamina Buka Suara Soal Skandal Korupsi Rp 193,7 Triliun: Kami Hormati Proses Hukum
Dugaan Korupsi Minyak Pertamina dan dengan Isu BBM Oplosan, DPR Siap Bertindak
Kejagung Imbau Masyarakat Tak Ragu Pakai BBM Pertamina di Tengah Kasus Hukum
Bertubi-tubi Skandal BUMN, Dugaan Korupsi Triliunan di PLN Menyusul Kasus Pertamina