Prabowo Akui Beban Hakim Berat, Sinyal Reformasi Peradilan di Depan Mata?

HUKAMANEWS – Presiden RI Prabowo Subianto mengakui bahwa tugas para hakim di Indonesia bukan perkara mudah.

Dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan 2024 di Gedung Mahkamah Agung (MA), ia menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang mendalam terhadap para penegak hukum di negeri ini.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi sistem peradilan bisa menjadi agenda utama pemerintahan ke depan.

Prabowo menegaskan bahwa selama ini ia lebih banyak berkecimpung di sektor eksekusi sebagai pelaksana kebijakan.

Baca Juga: Dewi Soekarno Bentuk Partai Politik di Jepang Demi Perlindungan Hewan, Mungkinkah Ini Gebrakan Baru?

Pandangan bahwa hukum adalah sesuatu yang sederhana untuk ditegakkan.

Namun, perspektif tersebut berubah setelah ia mendengar langsung paparan dari Ketua MA, Sunarto, yang menjelaskan kompleksitas serta banyaknya perkara yang harus ditangani oleh para hakim.

"Saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban para hakim," ujar Prabowo dalam sambutannya, Rabu (19/2).

Setiap hakim di Indonesia harus menangani ratusan hingga ribuan perkara dalam setahun.

Tantangan ini tentu tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga mempengaruhi kualitas keputusan hukum yang dihasilkan.

Baca Juga: Samsung Galaxy A06 5G Hadir dengan Harga Terjangkau, Ini Spesifikasinya!

Menyadari hal ini, Prabowo pun bertekad untuk meningkatkan kualitas hidup para hakim agar mereka dapat bekerja dengan optimal dan tetap berintegritas.

"Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Saya mengerti dan memahami dimensi beban kerja para hakim yang luar biasa. Oleh karena itu, saya bertekad bekerja sama dengan legislatif untuk memperbaiki kualitas hidup seluruh hakim," tegasnya.

Pernyataan Prabowo ini membuka ruang diskusi terkait kemungkinan adanya reformasi dalam sistem peradilan Indonesia.

Dengan komitmen yang diungkapkannya, publik kini menanti langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan hakim memiliki kesejahteraan dan independensi yang lebih baik.