Ratusan Mahasiswa Kota Semarang Kritik Kebijakan Prabowo - Gibran, Sambil Lempar Kotoran Sapi

HUKAMANEWS - Ratusan massa mahasiswa mulai dari Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Politeknik Negeri Semarang (Polines), Universitas Semarang (USM), melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa tengah (Jateng), Jalan Pahlawan, Semarang, Selasa, 17 Februari 2025.

Aksi pun diwarnai pembakaran poster hingga membuang kotoran hewan di halaman Kantor Pemprov Jateng. Bersamaan itu pula mereka berkali-kali menyerukan 'revolusi' dan mengkritik berbagai kebijakan di era kepemimpinan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang dinilai menyengsarakan rakyat. 

Aksi massa sempat menaiki pagar Kantor DPRD Jateng dan meminta 7 anggota DPRD Jateng untuk hadir menemui mereka. Tak puas karena tak ada 7 anggota dewan yang hadir, massa aksi kemudian membuang kotoran yang telah mereka bawa. Mereka menyebarkan kotoran hewan yang dibawa dari Fakultas Peternakan Undip tersebut di gerbang Kantor Gubernur Jateng.

Baca Juga: Momen Tendangan Dahsyat Cristiano Ronaldo Kurang Lebih 40 Meter Jauhnya Berhasil Jebol Gawang Arsenal

"Ini sebagai simbolik bahwa tahi dan ampas bakaran pamflet dan banner MMT ini merupakan kebijakan Prabowo Gibran," kata Ketua BEM Undip Aufa Atha Ariq.

Selain menggelar aksi di halaman Kantor Gubernur Jateng mereka juga berdemo dihalaman Balai Kota Semarang. Aufa mengatakan aksi ini menjadi respons mahasiswa soal kebijakan Prabowo Gibran, khususnya soal efisiensi anggaran yang merugikan masyarakat.

"Ini akumulasi kemarahan kawan-kawan mahasiswa secara keseluruhan Semarang Raya, soal efisiensi anggaran dan kebijakan lain untuk menyelesaikan pelanggaran HAM, dan juga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Aufa.

Baca Juga: Resmi Meluncur! Realme P3 Pro & P3x Bawa Teknologi Baru yang Bikin Ponsel Flagship Ketar-Ketir!

"Untuk pelanggaran HAM berat yang kemarin diakui oleh pemerintah pada saat rezim Jokowi yang hari ini juga perlu diselesaikan oleh Prabowo Gibran," lanjutnya.

Ditambahkan lagi oleh Aufa, aksi ini merupakan bentuk masyarakat yang menagih janji di era Pravowo Gibran. Salah satunya yakni penuntasan pelanggaran HAM.

"Kurang lebih 12 pelanggaran HAM berat yang diakui pemerintah Jokowi yang kemudian harus diselesaikan juga. Salah satunya tragedi 98, kemudian tragedi pelanggaran HAM yang lain itu yang perlu deperhatikan pemerintah hari ini," tuturnya.

Baca Juga: Indonesia Pilih Peluang DeepSeek daripada Pemblokiran, Sikap Berbeda di Tengah Kontroversi Global

"Kemarin disampaikan anggaran pendidikan ini juga dipangkas untuk dana-dana yang berdampak, UKT dan SPI, sehingga kita menggugat dan menegaskan kepada pemerintah bagaimana kebijakan dibuat, pemerintah juga sampai plin-plan," lanjutnya.