Firnando Ganinduto Ajak Media Kawal UU BUMN, Reformasi Besar Demi Profesionalisme dan Transparansi

Kedua, dibentuknya Badan Kelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai strategi meningkatkan tata kelola dan efisiensi BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketiga, adanya pemisahan fungsi regulator dan operator di lingkungan BUMN bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan yang lebih transparan dan profesional.

Keempat, diperkenalkannya konsep Business Judgement Rule yang memberikan ruang bagi aksi korporasi BUMN guna meningkatkan daya saing serta kinerja perusahaan.

Baca Juga: Helena Lim dan Harvey Moeis Kena Vonis Lebih Berat, Crazy Rich PIK Terancam 10 Tahun Penjara!

Dukungan Media dan Kolaborasi dengan Industri

Ketua Umum Jaringan Pemred Promedia, Sunardi Panjaitan, menyambut positif ajakan Firnando untuk mengawal implementasi UU BUMN.

Menurutnya, keterlibatan media sangat penting dalam memastikan regulasi ini benar-benar membawa perubahan positif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan adanya revisi UU BUMN ini, diharapkan sektor BUMN semakin kuat dan mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun internasional," ujar Sunardi.

Selain itu, JPP juga mendorong Komisi VI DPR RI untuk mengawasi pembentukan super holding Danantara yang diamanatkan dalam UU BUMN terbaru.

Baca Juga: KPK Menang Praperadilan, Hasto Kristiyanto PDIP di Ujung Tanduk?

Keberadaan super holding ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing BUMN secara menyeluruh.

"Kami juga berharap DPR bisa menjembatani kolaborasi yang lebih erat antara industri media dan BUMN, terutama dalam menghadapi tantangan efisiensi di sektor ini," tambahnya.

Momen Penting bagi Masa Depan BUMN

Pengesahan UU BUMN menjadi momen krusial dalam perjalanan sektor BUMN Indonesia.

Dengan pengawasan yang ketat dan keterlibatan media, diharapkan regulasi ini bisa membawa manfaat maksimal bagi perekonomian nasional.