HUKAMANEWS - Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun memicu kekhawatiran di kalangan kepala daerah terpilih.
Brangkas kosong akan menjadi realitas yang mereka hadapi usai dilantik pada 20 Februari 2025.
Dampak sosial, ekonomi, dan politik dari kebijakan ini pun tak bisa dihindari.
Banyak program layanan publik di daerah terancam terhenti akibat minimnya anggaran.
Daerah Ketar-Ketir, Program Rakyat Terancam Macet
Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios), Galau D Muhammad, menilai pemangkasan TKD ini akan menciptakan tantangan berat bagi kepala daerah baru.
"Pasti ada dampaknya. Bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial dan politik. Pengurangan anggaran ini berisiko menurunkan kualitas layanan publik, padahal banyak program daerah yang sangat membantu rakyat," ujar Galau dalam diskusi daring bertajuk 'Pemangkasan Anggaran untuk Keadilan Fiskal dan Kesejahteraan Rakyat' pada Senin (10/2/2025).
Ketimpangan antar-daerah juga dikhawatirkan semakin membesar. Daerah kaya yang memiliki sumber daya alam melimpah akan semakin diuntungkan.
Sementara daerah miskin yang sangat bergantung pada TKD bisa makin terpuruk.
"Ketergantungan daerah terhadap pusat itu luar biasa besar. Pemangkasan TKD berisiko memicu kekisruhan nasional," tambah Galau.
Bondowoso Kehilangan Anggaran Infrastruktur, Jalan Rusak Tak Tertangani
Pemangkasan TKD ini bukan hanya teori.
Kabupaten Bondowoso di Jawa Timur sudah merasakan dampaknya.
Artikel Terkait
Anggaran IKN Disetop, Prabowo Subianto Tak Mau Berada di Bawah Bayang-bayang Jokowi?
Prabowo Tegas! Pers Harus Setia pada Pancasila, Waspada Hoax yang Bisa Pecah Belah Bangsa!
Sidang MK Dimulai, Nasib Para Cagub & Bupati Pilkada 2024 Dipertaruhkan, Siapa Saja yang Lolos?
Luhut Binsar Pandjaitan Akui Ada Penyimpangan Bansos 250 T, Kapan Aparat Hukum Usut dan Adili Jokowi? Jangan Sampai Tragedi 98 Terulang Kembali!
Kritik Polisi yang Gercep Buru Pembuat Coretan dan Ledek Kaesang, Kini Netizen Ramai-ramai Posting Yang Tulis Adili Jokowi Itu Saya!