Ultimatum Keras! Menteri Dablek Siap Didepak, Prabowo Ogah Toleransi, Siapa yang Kena Duluan?

HUKAMANEWS - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasannya dalam memimpin pemerintahan.

Dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025), Prabowo memberikan ultimatum keras kepada para menterinya.

Jika ada yang malas bekerja dan tidak mengutamakan kepentingan rakyat, maka mereka siap-siap dicopot dari jabatannya.

Sinyal reshuffle kabinet semakin kuat, terutama bagi menteri yang dablek alias bandel dan tidak menjalankan tugas dengan baik.

Baca Juga: Titiek Soeharto Bakal Panggil Menteri KP Pekan Depan, Siapa Pemilik Sebenarnya Pagar Laut di Tangerang?

Prabowo menegaskan bahwa dirinya sudah memberi kesempatan kepada para menteri selama 100 hari pertama pemerintahan.

Jika dalam periode tersebut masih ada yang tidak menunjukkan kinerja maksimal, maka tindakan tegas akan diambil tanpa ragu.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya singkirkan," ujar Prabowo dengan nada serius di hadapan ribuan hadirin.

Prabowo ingin kabinetnya diisi oleh sosok-sosok yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Baca Juga: Kapolda Jabar Tiba-Tiba Datang ke RSUD Ciawi! Ini Bukti Kepedulian Polri pada Korban Kecelakaan Tol Ciawi

Ia menegaskan bahwa jabatan di pemerintahan bukan sekadar titel, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!" tegas Prabowo.

Ketegasan ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin pemerintahannya dipenuhi oleh pejabat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Baca Juga: Japto Soerjosoemarno Kena Geledah KPK! Benarkah Ada Jejak Korupsi di Balik Barang-Barang Mewahnya?

Ia menegaskan bahwa satu-satunya kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan rakyat Indonesia.