Patut Dicurigai Kekayaan Fantatis Menteri Sakti Wahyu Trenggono Rp2,67 T, Presiden Mesti Tegas Copot Menteri yang Jadi Makelar Bisnis

HUKAMANEWS - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menemukan fakta bahwa benar Hak Guna Bangunan (HGB) yang diungkap jurnalis Tempo, terkait Laut Tangerang adalah milik Sedayu Group.

HGB diketahui milik 2 perusahaan yakni PT Cahaya Inti Sentosa dan PT Intan Agung Makmur, dikutip dari akun X Walhi, pada Senin (20/1).

Kedua PT ini terindikasi berafiliasi dengan PT Agung Sedayu Group, sebuah korporasi pengembang properti raksasa.

Afiliasi Agung Sedayu Group terlihat dari kepemilikan saham PT Agung Sedayu dan PT Pantai Indah Kapuk Dua.

Selain kepemilikan saham dari PT Agung Sedayu dan PT Pantai Indah Kapuk Dua, afiliasi Agung Sedayu Group terlihat dari bercokolnya nama Belly Djaliel dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.

Baca Juga: Belajar Bahasa: Pelesiran atau Plesiran, Mana yang Benar Menurut KBBI dan PEUBI?

Walhi menilai penerbitan sertifikat Hak Atas Tanah (HAT) dalam bentuk SHGB dan SHM kepada korporasi maupun perorangan di wilayah laut merupakan pelanggaran hukum.

Pelanggaran atau malpraktik dalam proses penerbitan sertifikat tersebut harus diusut tuntas.

Sementara itu Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akhirnya mengakui bahwa ada HGB di area pagar laut Tangerang, dengan jumlahnya sekitar 263 bidang.

Kini Kementerian ATR/BPN pun melakukan investigasi mendalam terkait HGB tersebut.

Pihaknya telah mengutus Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo, untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Langkah ini bertujuan memastikan posisi bidang tanah yang telah bersertifikat, apakah berada di dalam atau di luar garis pantai Desa Kohod.

Baca Juga: Hamas Bikin Kejutan, Sulit Ditemui Tentara Israel dan Sekutunya, Kini Pasukan Hamas Penuhi Gaza Diiring Sorak Sorai Warga dan Keluarga

Sementara itu atas respon cepat TNI AL yang mencabut pagar laut, sikap Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan.

Menteri Sakti malah meminta pencabutan pagar ditunda dulu demi melakukan penyelidikan.