Imannuel Ebenezer Bela Jokowi Dimana Korupnya, Aktivis Ini Skak Nuel, Hukum Sudah Dirusak Bagaimana Mau Ada Keputusannya?

"Kalau misalnya mau menghancurkan tokoh segala macam, coba aja kita lihat apakah Bashar Al Assad mau kita anggap tokoh, sementara dia sudah diusir keluar oleh bangsanya sendiri," sebut Bivitri.

"Begitu juga Presiden Kenya, ketika kita mau menilai suatu laporan ada dua yang mesti kita lihat metodeologinya dan organisasinya," katanya.

Menurut pakar hukum tata negara UGM ini, metodelogi kalau diakui salah silahkan dibongkar metodeologinya.

Baca Juga: Mengenali 100 Tahun Jejak Sastrawan Franz Kafka Lewat Kacamata Para Penulis Indonesia

"Tapi juga tidak tepat kalau lihat hasil jurnalis investigasi, Kompas sendiri suka melakukan ini juga."

"Majalah Times pun pernah memuat tentang sisi buruk Soeharto tahun 1998-1999 dan juga gak pernah sampai sekarang ada tindak pidana korupsinya."

"Kalau mau pakai kerangka hukum kerja jurnalisme justru untuk melaporkan oleh sebuah sistem hukum yang korup yang tidak bisa diurai. Makanya jurnalisme jadi pegangan masyarakat sipil," terang Bivitri.

"Dan kedua, dari segi siapakah mereka di balik itu bisa lihat akses websitenya, sudah jelas
latar belakang jurnalis investigasinya, sudah bisa kita lacak, bagaimana organisasi mereka dan pendanaan mereka," katanya.

"Ya kalau Jokowi ditanya sendiri apa dia korup, pasti defensif dulu. Sama seperti saya bilang kamu jelek, tentu yang ditanya akan membantah," katanya.

"Saya ingin mengingatkan semuanya termasuk Jokowi dan Nuel, melihat reporting tidak boleh melihat kerangka hukumnya dulu. Sudah ada tindak pidananya belum, sudah ada keputusan pengadilannya belum seperti yang saya katakan tadi," jelasnya.

Baca Juga: UMP 2025 Resmi Berlaku! Simak Daftar Lengkap Upah Minimum di 38 Provinsi

Menurutnya, mau bicara sosok Marcos yang korup di negaranya, mau bicara Soeharto, mau bicara pemimpin lainnya seperti Bashar Al Assad yang sudah kabur ke luar negeri, tentu saja semua pemimpin itu belum ada keputusan pengadilannya.

"Itulah tugas jurnalis untuk melaporkan hal-hal seperti ini dan bisa bagus untuk melihat kalau belum ada keputusan pengadilannya. Ke depannya apa nih yang mesti kita lakukan pemimpin yang seperti ini tidak boleh muncul lagi di sistem demokrasi," pungkasnya.

Sebelumnya Jokowi termasuk tokoh pemimpin dunia yang terkorup tahun 2024 versi OCCRP.

OCCRP adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project atau Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Teroganisir yang dilakukan oleh jurnalis dari berbagai dunia.