Belum 100 Hari Kerja Prabowo Langgar Janjinya Tak Naikkan Pajak, Warganet Pun Ramai Tandatangani Petisi Batalkan PPN 12 Persen

Urusan pendapatan atau upah kita juga masih terdapat masalah.

Baca Juga: MIND ID Mediapreneur Talks Promedia di Palembang 2024, Diskusi Seru Dunia Media Digital!

Masih dari data BPS per Bulan Agustus, sejak tahun 2020 rata-rata upah pekerja semakin mepet dengan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP).

Trennya sempat naik di tahun 2022, namun kembali menurun di tahun 2023.

Tahun ini selisihnya hanya 154 ribu rupiah.

Masalahnya UMP sebagi acuan pendapatan yang layak pun patut diragukan.

Contohnya di Jakarta. Untuk hidup di kota metropolitan tersebut, catatan BPS tahun 2022 menunjukan dibutuhkan uang sekitar 14 juta rupiah setiap bulannya.

Sedangkan UMP Jakarta di tahun 2024 saja hanya 5,06 juta rupiah.

Apalagi dari fakta yang ada masih banyak pekerja yang diberi upah lebih kecil dari UMP.

Naiknya PPN yang juga akan membuat harga barang ikut naik sangat mempengaruhi daya beli.

Baca Juga: Ditendang PDI Perjuangan, Projo Tunggu Perintah Jokowi Siap Bentuk Partai untuk Kendaraan Politik Jokowi

Kita tentu sudah pasti ingat, sejak bulan Mei 2024 daya beli masyarakat terus merosot.
Kalau PPN terus dipaksakan naik, niscaya daya beli bukan lagi merosot, melainkan terjun bebas.

Atas dasar itu, rasa-rasanya Pemerintah perlu membatalkan kenaikan PPN yang tercantum dalam UU HPP. Sebelum luka masyarakat kian menganga.

Sebelum tunggakan pinjaman online membesar dan menyebar ke mana-mana.

Sampai Rabu (18/12) sore, sudah ada 68.947 tandatangan petisi dari 75.000 tujuan berikutnya.