Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Hemat Anggaran atau Hilangkan Hak Rakyat? Begini Pro-Kontranya

Pergeseran ini juga berisiko memudarkan prinsip *vox populi, vox dei* (suara rakyat adalah suara Tuhan), yang selama ini menjadi landasan demokrasi langsung.

Para pengamat politik menilai bahwa kajian mendalam harus mencakup dampak terhadap partisipasi rakyat dalam politik, legitimasi kepala daerah, dan potensi konflik kepentingan.

Selain itu, wacana ini juga dianggap sebagai ujian terhadap komitmen pemerintah dan partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Sebagai negara yang dikenal dengan keberagaman budaya dan kepentingannya, demokrasi langsung sering kali menjadi alat untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Baca Juga: Intip Apiknya SMA Taruna Nusantara di Cimahi dan Malang, Sekolah Impian yang Siap Ciptakan Pemimpin Masa Depan Besutan Prabowo

Menghapus mekanisme ini berarti menghapus hak rakyat untuk terlibat langsung dalam proses politik di tingkat daerah.

Sugiyanto menegaskan, perubahan sistem ini harus melalui diskusi publik yang melibatkan semua elemen masyarakat.

"Jika kedaulatan rakyat hilang, maka demokrasi kita hanya akan menjadi ilusi," pungkasnya.

Bagaimana kelanjutan dari isu ini? Apakah Pilkada melalui DPRD benar-benar solusi atau justru langkah mundur dalam demokrasi Indonesia?

Baca Juga: Keren, Menyala Bang Jay, Jay Idzes Jadi Orang Pertama Indonesia Sukses Cetak Gol di Seria A Saat Hadapi Lawan Berat Juventus

Masyarakat tentu berharap agar keputusan yang diambil tetap mengedepankan suara rakyat sebagai prioritas utama.***