Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat.
Sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.
Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.***
Artikel Terkait
Usai Dilantik Jadi Presiden RI, Prabowo Minta Doa Rakyat untuk Bisa Wujudkan 100 Hari Pertama Kerjanya
Belum Kerja Dah Minta Anggaran Super Jumbo Rp20 Triliun untuk Pembangunan HAM, Aktivis Veronica Koman Kritik Natalius Pigai
Dino Patti Djalal Sebut Anggaran yang Diminta Menteri HAM Natalius Pigai Rp20 Triliun Tak Masuk Akal dan Tak Bakal Dikabulkan Prabowo
Berharap Anggaran Kementerian HAM Bisa Rp20 Triliun, Menteri Natalius Pigai Diundang Komisi XIII untuk Jelaskan Alasannya
Harap-Harap Cemas Menanti 100 Hari Kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran