Minta 'Jatah Proyek' Rp 700 Juta, Pejabat Kementan Dicopot, Menteri Andi Amran Sulaiman Beri Peringatan Keras untuk Pelanggar

HUKAMANEWS - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman baru-baru ini mengambil tindakan tegas dengan mencopot seorang pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang diduga meminta fee proyek hingga Rp 700 juta.

Pejabat yang dicopot tersebut merupakan direktur atau pejabat Eselon II di Kementan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terkait permintaan fee proyek.

Langkah ini mencerminkan komitmen Kementan dalam upaya memberantas korupsi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga integritas di semua sektor pemerintahan.

Baca Juga: Samsung Galaxy A56 Hadir Awal 2025, Kamera Selfie Baru Lebih Tajam, Performa Setara Flagship, Siap-Siap Terpukau

Pada konferensi pers yang digelar di Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024), Menteri Andi Amran Sulaiman menjelaskan detail pencopotan ini.

“Baru saja kami copot direktur, salah satu direktur di Kementerian Pertanian,” ungkap Andi Amran Sulaiman di hadapan wartawan.

Menurutnya, kasus ini berawal dari laporan langsung kepada dirinya yang mengungkap bahwa sang pejabat meminta fee Rp 700 juta.

Meski pelaku mengaku hanya menerima Rp 500 juta, laporan tersebut menunjukkan nilai yang lebih besar, sehingga kasusnya menjadi perhatian serius.

Baca Juga: ROG Phone 9 FE, Ponsel Gaming Terjangkau dari ASUS yang Bakal Bikin Kamu Makin Jago Tanpa Merogoh Kocek Dalam!

Menteri Amran menegaskan bahwa upaya ini merupakan bagian dari gerakan untuk menegakkan transparansi dan integritas di lingkungan Kementan.

Tak hanya mencopot pejabat yang terlibat, Amran juga menyebut akan menyerahkan kasus ini kepada Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan dan Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kami sudah memverifikasi, memanggil yang bersangkutan, dan setelah pengakuan, langsung kami copot,” tegas Amran.

Baca Juga: Xiaomi Watch S4 dan Smart Band 9 Pro Segera Hadir, Desain Keren, Fitur Canggih, Bikin Kamu Makin Stylish!

Ia juga menjelaskan bahwa pejabat tersebut telah menandatangani berita acara terkait kasus ini dan siap menghadapi proses pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian, tindakan tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi siapa pun yang mencoba memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi.