"Dari Maret kami hitung, maka Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September atau Maretnya dari minggu kedua,” ujarnya.
Menurut Doli normalnya tahapan pilkada berlangsung selama sembilan bulan, maka pelaksanaan selama enam bulan untuk pilkada ulang berimbas kepada tahapan lainnya.
"Kami berhitung, enam bulan itu tahap kampanye jadi satu bulan, beberapa tahapan pengadaan logistik juga mungkin akan sangat mepet. Kalau sekarang tahapan konvensionalnya kan 60 hari kampanye. Nah, ini yang kami simulasikan, tentu dengan nge-press (memangkas) beberapa tahapan," katanya.
Selain itu, dia mengatakan bahwa percepatan anggaran untuk pilkada ulang selama enam bulan butuh dukungan semua pihak, termasuk pemerintah.
"Sebagaimana kesimpulan RDP terakhir kita (Selasa, 10/9), bahwa pemerintah juga harus men-support (mendukung) untuk penyiapan jika ada kotak kosong yang menang, atau pemilu dilaksanakan setelah calon tunggalnya kalah," katanya.***
Artikel Terkait
Jelang Pilkada 2024 Jakarta, Ahok Siap Bertemu Ridwan Kamil: Silaturahmi Politik, Mengapa Tidak?
KPU DKI Jakarta Tetapkan Ridwan-Suswono No Urut 1, Dharma Kun No Urut 2 dan Pramono Rano No Urut 3 di Pilkada DKI 2024
Ridwan Kamil: Bully Membully dan Politik Uang? Haram! Pilkada Jakarta Harus Jadi Contoh Nasional!
RK Tantang Jakarta, Pilkada Tanpa Uang dan SARA, Berani?
Usai Yel Yel Fufufafa, Kini Bobby Nasution Ikut Diteriaki Yel Yel Clara yang Diduga Selingkuhannya Saat Penetapan No Urut Paslon Pilkada Sumut