Goodbye Pemerintahan Jokowi, Saatnya Bagi-bagi Kekuasaan di Kabinet Prabowo Subianto 2024

HUKAMNEWS - Dalam perjalanan politik Indonesia menuju tahun 2024, perhatian publik kini tertuju pada presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang dijadwalkan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Seiring dengan semakin dekatnya hari tersebut, wacana terkait penyusunan kabinet Prabowo-Gibran pun mulai santer diperbincangkan.

Salah satu isu yang menarik perhatian adalah apakah kabinet ini akan diwarnai dengan politik balas budi, mengingat besarnya koalisi yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden 2024.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, penyusunan kabinet oleh Prabowo tidak sekadar soal bagi-bagi kekuasaan atau politik akomodatif.

Baca Juga: Prabowo Dapat Warisan Utang Negara dari Jokowi Rp10 Ribu Triliun, Bonus Ancaman Krisis Jika Hal Ini Terjadi

Dalam pandangannya, karakter Prabowo yang dikenal idealis dan memiliki visi strategis akan membentuk kabinet yang berbeda dari persepsi umum tentang politik balas jasa.

Terkait kemungkinan penambahan jumlah kementerian di era Prabowo, banyak pihak berspekulasi bahwa hal ini dilakukan untuk mengakomodir berbagai kekuatan politik yang terlibat dalam kemenangannya.

Diperkirakan, kabinet Prabowo akan memiliki antara 40 hingga 44 kementerian, lebih banyak dibandingkan dengan kabinet Presiden Jokowi yang berjumlah 34 kementerian.

Namun, Subiran menegaskan bahwa hal ini tidak bisa serta merta dianggap sebagai ajang bagi-bagi kue kekuasaan.

Baca Juga: Pertahankan Mobil Miliknya, Lansia Terseret hingga 3 Meter, Simak Kronologinya!

“Meskipun koalisi Prabowo-Gibran telah menjadi koalisi gemuk yang menyisakan PDIP di luar Pemerintahan, tetapi Prabowo tidak akan tersandera oleh kekuatan politik dalam pembentukan kabinet,” kata Subiran, dikutip HukamaNews.com dari YouTube KompasTV pada Senin, 16 September 2024.

Hal ini cukup menarik, mengingat koalisi yang terbentuk memang sangat luas dan menyisakan hanya sedikit partai oposisi.

Kendati demikian, Subiran percaya bahwa Prabowo memiliki komitmen kuat untuk menjaga independensi dalam membentuk kabinet, mengutamakan prinsip profesionalisme, dan kepakaran dalam memilih menterinya.

Sebagai magister ilmu komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Subiran mengamati bahwa Prabowo bukanlah sosok yang pragmatis dalam kepemimpinannya.

Baca Juga: Heboh Akun Fufufafa, Inilah Cara Menghapus Jejak Digital di Kaskus dengan Mudah