Komika Geruduk DPR Terkait RUU Pilkada, Rigen Rakelna: Ketika pejabat mulai melawak, saatnya komedian yang melawan!

Baginya, ini bukan hanya soal revisi UU Pilkada, tetapi juga soal ketidakadilan yang terus terjadi. “Kalau terus-terusan seperti ini, bisa-bisa kita yang jadi bahan tertawaan di negeri sendiri,” tambahnya.

Koordinator Garda Mental Federasi Serikat Pekerja Mental Indonesia, Kommarudin, yang juga hadir dalam aksi tersebut, menyuarakan kekecewaannya terhadap keputusan Baleg DPR. “Putusan MK itu final dan mengikat.

Jalankan saja sesuai dengan aturan yang ada, jangan main-main dengan hukum,” tegasnya.

Baca Juga: Polisi Siaga! 1.273 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Depan MK dan Istana, Ada Apa dengan Demokrasi Kita?

Kommarudin dan para demonstran lainnya merasa bahwa legislator Senayan telah mengkhianati amanah rakyat dengan tetap memasukkan ambang batas tersebut dalam revisi UU Pilkada.

Tak hanya itu, Ketua Umum DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino, juga mengutuk keras revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Baleg DPR.

Menurutnya, revisi ini jelas cacat hukum dan inkonstitusional. Ia menegaskan bahwa putusan MK seharusnya menjadi landasan hukum yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Baca Juga: Jakarta Siaga! 1.273 Personel Dikerahkan Amankan Aksi Panas di Sekitar MK, Monas, dan Istana Merdeka

“Revisi ini tak hanya melanggar hukum, tapi juga mengkhianati prinsip demokrasi,” ujar Arjuna dengan tegas.

Di sisi lain, kehadiran para komedian dalam aksi ini memberikan warna tersendiri.

Mereka bukan hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mengingatkan kita bahwa suara rakyat tak boleh dianggap remeh.

Baca Juga: Jadi Trending Topik di Medsos! Gerakan 'Peringatan Darurat' Garuda Biru, Warganet Bersatu Suarakan Kepedulian Terhadap Situasi Politik Indonesia

Ketika para komedian seperti Rigen dan kawan-kawan bersatu, mereka tak hanya membuat kita tertawa, tetapi juga berpikir.

Mereka menunjukkan bahwa kritik bisa datang dari mana saja, bahkan dari mereka yang biasa kita anggap sebagai penghibur semata.

Namun, aksi ini bukan hanya tentang para komedian. Ini adalah suara dari berbagai lapisan masyarakat yang merasa bahwa revisi UU Pilkada ini adalah bentuk pelecehan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.