AWAS Gempa Megathrust Mengancam 6 Wilayah di Indonesia, BMKG Beri Peringatan Potensi Besar yang Akan Terjadi

BMKG melalui Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami, Daryono, menyatakan bahwa ada kekhawatiran terhadap Seismic Gap Megathrust Selat Sunda M 8.7 dan Megathrust Mentawai-Suberut M 8.9.

Seismic gap adalah area di mana tidak ada aktivitas gempa besar selama ratusan tahun, yang menandakan bahwa tekanan di area tersebut sudah menumpuk dan siap untuk dilepaskan dalam bentuk gempa besar.

"Dua segmen megathrust ini bisa dikatakan 'tinggal menunggu waktu' untuk melepaskan energinya karena sudah ratusan tahun tidak terjadi gempa besar di sana," jelas Daryono.

Dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017, disebutkan bahwa Megathrust Mentawai-Suberut terakhir kali melepaskan energinya pada tahun 1797 dengan magnitudo 8.7 dan 1833 dengan magnitudo 8.9.

Baca Juga: Gratis Link Download Banner dan Umbul-Umbul HUT ke 79 RI, Simak Informasi Lengkapnya di Sini!

Sementara itu, Megathrust Selat Sunda terakhir kali 'pecah' pada tahun 1699 dan 1780 dengan magnitudo 8.5.

Upaya Mitigasi BMKG untuk Menghadapi Potensi Gempa

Meskipun potensi gempa megathrust di Indonesia sangat besar, BMKG terus berupaya melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengurangi dampak yang mungkin terjadi.

BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, processing, dan diseminasi informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat.

Baca Juga: GRATIS! 41 Link Download Twibbon Hari Pramuka 14 Agustus 2024, Lengkap dengan Cara Bikin Sendiri di Canva

Salah satu sistem yang digunakan BMKG adalah InaTEWS (Indonesia Tsunami Early Warning System).

Sistem ini dirancang untuk segera menyebarluaskan informasi mengenai gempa bumi dan peringatan dini tsunami ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan antisipatif dengan cepat.

Selain itu, BMKG juga aktif memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, simulasi (drill), dan evakuasi berbasis pemodelan tsunami kepada berbagai pihak.

Hal ini termasuk instansi terkait, masyarakat umum, pelaku usaha pariwisata pantai, hingga industri yang beroperasi di sekitar pantai dan infrastruktur kritis seperti pelabuhan dan bandara. ***