ASN Lajang Mulai Pindah ke IKN! Ini Dia Info Terbaru dan Skema Pemindahan Aparatur Sipil Negara yang Harus Kamu Tahu!

HUKAMANEWS – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru saja mengumumkan bahwa tahap awal pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dimulai.

Menurut Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur Kementerian PANRB, Arizal, ASN yang akan dipindahkan di tahap awal adalah mereka yang masih lajang.

Pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan hunian.

Baca Juga: Belajar Bahasa: Meterai vs Materai, Biar Nggak Salah, Ini Cara Bener Ngucapin Tanda Tangan Resmi yang Bikin Dokumen Sah!

“Dalam sidang ratas kemarin, arahannya adalah ASN yang dipindah tahap awal adalah mereka yang belum menikah. Ini untuk menyesuaikan dengan kesiapan hunian dan perkantoran di IKN,” jelas Arizal saat acara ASN Festival 'Gerakan Bangun Nusantara' di Antara Heritage Center (AHC) Pasar Baru, Jakarta Pusat.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pemindahan ini akan melibatkan tiga skema utama.

Pertama, ASN yang sudah ada akan dipindahkan ke IKN dengan prioritas berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan hunian.

Baca Juga: Jangan Lewatkan! Termasuk Jakarta dan Jabar, 5 Provinsi Kasih Pemutihan Pajak Kendaraan Sampai Agustus 2024, Buruan Lunasi Tunggakan Kamu!

“Kami akan memberikan tunjangan pionir bagi ASN yang pindah terlebih dahulu. Besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” ujar Anas.

Skema kedua adalah formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN.

“Kami akan segera mengumumkan rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Terdapat 40.021 formasi CPNS yang dialokasikan untuk instansi pusat di IKN,” tambah Anas.

Baca Juga: Geger! Densus 88 Ciduk Teroris di Malang, Belajar Rakit Bom dari Internet dan Siap Serang Tempat Ibadah!

Dari jumlah tersebut, 5 persen akan diberikan afirmasi untuk putra-putri terbaik Kalimantan Timur.

Mutasi Pegawai dan Progres Pembangunan Hunian

Skema ketiga melibatkan mutasi pegawai dari pemerintah daerah sekitar IKN.