Tenang, Harga Pertalite untuk Sepeda Motor Tetap, Pemerintah Fokus pada Subsidi Tepat Sasaran dan Kualitas BBM Ramah Lingkungan

HUKAMANEWS - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan bahwa harga BBM Pertalite (RON 90) untuk pengendara sepeda motor tidak akan naik.

Keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian kepada sekitar 130 juta pengendara sepeda motor di Indonesia.

Meskipun harga Pertalite tidak naik, pemerintah tetap berusaha untuk memastikan penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Kejaksaan Agung Protes Putusan Bebas Ronald Tannur, Hakim Dinilai Gak Pertimbangin Dalil JPU! Baca Selengkapnya!

"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Enggak akan itu," ujar Menko Luhut di Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.

Menko Luhut menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menambal kerugian akibat subsidi BBM, sehingga pengeluaran negara bisa lebih hemat hingga Rp45 triliun.

"Itu kan rugi kita banyak. Mustinya kita hemat Rp45 triliun atau lebih. Jadi kita lagi mikir hitung sekarang bagaimana," jelasnya.

Baca Juga: Hasil Survei: Pemilih PSI Dukung Anies dan Ahok, PSI Belum Pilih Jagoan di Pilkada Jakarta 2024, Reaksi Kaesang?

Selain fokus pada penyaluran subsidi yang tepat sasaran, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas BBM yang dijual kepada masyarakat agar lebih ramah lingkungan.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini, BBM yang ada masih mengandung sulfur yang cukup tinggi, yaitu 500 ppm.

"Bensin-bensin kita sekarang ini kan sulfurnya masih 500 (ppm). Jadi ya kita semua kena dampaknya. Kita mau nurunin sampai low sulfur," tuturnya.

Baca Juga: Kaesang Masih Kurang Dilirik sebagai Cagub Jakarta! Elektabilitasnya Jauh dari Anies dan Ridwan Kamil, Simak Hasil Surveinya!

Menurut Luhut, perbaikan kualitas BBM tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga bisa menekan pengeluaran negara untuk subsidi kesehatan.

Ia menekankan bahwa emisi gas buang yang tinggi sangat mempengaruhi angka subsidi kesehatan.

"Subsidi kesehatan itu kan besar sekali gara-gara air pollution. Saya kira Rp10 triliun, kalau total Rp38 triliun. Jadi angkanya besar sekali," tambahnya.