Jokowi Kasih Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Pro Kontra Muncul, Gimana Dampak Sosial dan Lingkungannya?

HUKAMANEWS Greenfaith - Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kontroversial yang memberikan izin resmi kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) untuk mengelola wilayah tambang khusus.

Kebijakan ini langsung mengundang berbagai reaksi dari masyarakat dan ormas keagamaan itu sendiri, dengan pro dan kontra terkait implikasi sosial, lingkungan, dan ekonomi yang muncul.

Dalam sebuah wawancara, Ketua PP Muhammadiyah, Dahlan Rais, menyatakan bahwa belum ada keputusan final terkait penerimaan izin usaha pertambangan (IUP) oleh Muhammadiyah.

Baca Juga: Shin Tae Yong Dapat Golden Visa dari Presiden Jokowi, Janji Kerja Lebih Keras Demi Sepak Bola Indonesia!

"Saya hadir di rapatnya, setahu saya kok belum diputuskan, palu belum di ketok 'diterima, tok tok' gitu. Tapi ada kecenderungan setidaknya, kecenderungan menerima," ungkap Dahlan Rais. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan sikap keseluruhan Muhammadiyah.

Sebaliknya, Hening Parlan, Koordinator Greenfaith Indonesia dan Wakil Ketua MLH PP Muhammadiyah, secara tegas menyatakan agar Muhammadiyah menolak tawaran tersebut.

Hening menyoroti potensi dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.

Baca Juga: Bambang Pacul Ungkap Usulan PDIP, Andika Perkasa Bisa Jadi Calon Gubernur Jateng 2024, Tapi Belum Ada Kepastian!

Dalam surat terbuka, Hening juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan lintas agama seperti Kristen, Katholik, dan Hindu yang bersama-sama menolak tambang ini, menegaskan komitmen mereka terhadap nilai-nilai nurani dan keberlanjutan.

Greenfaith, organisasi yang memperjuangkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan, menegaskan pentingnya keputusan yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Hening Parlan menyatakan bahwa pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap alam dan masyarakat.

Baca Juga: Pilkada 2024: PDIP Masih Bingung, Andika Perkasa Bakal Tampil di Pilgub Jakarta atau Jawa Tengah? Intip Kepastiannya Yuk!

"Kita harus menjaga alam untuk generasi mendatang. Keputusan ini tidak boleh hanya berdasarkan keuntungan ekonomi jangka pendek," tegas Hening.

Greenfaith bersama ormas lintas agama lainnya menekankan pentingnya kebijakan yang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Mereka mengajak semua pihak untuk berpikir kritis dan bertindak bijaksana demi masa depan bumi yang lebih baik.