Pengamat Beberkan Fenomena Melawan Kotak Kosong di Pilkada Banten, Sebut Sebagai Kemunduran Demokrasi yang Merugikan Rakyat

HUKAMANEWS - Dalam dunia demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momen penting yang mencerminkan kualitas dan kematangan demokrasi di suatu daerah.

Namun, belakangan ini, fenomena melawan kotak kosong dalam Pilkada Banten menjadi perbincangan hangat dan menuai kritik dari berbagai kalangan.

Ahmad Sururi, seorang pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, menilai bahwa fenomena ini adalah bentuk kemunduran demokrasi yang perlu mendapat perhatian serius.

Baca Juga: Pemasangan Bilah Terakhir Garuda di Kantor Presiden IKN Selesai, Simbol Nasionalisme dan Kemajuan di Ibu Kota Baru

Fenomena melawan kotak kosong terjadi ketika hanya ada satu calon yang terdaftar dalam Pilkada, sementara calon lainnya tidak ada.

Dalam situasi ini, pemilih hanya memiliki pilihan untuk memilih atau tidak memilih kotak kosong.

Ahmad Sururi menegaskan bahwa jika Pilkada di Banten berakhir dengan melawan kotak kosong, ini menandakan kemunduran dalam proses demokrasi di daerah tersebut. Menurutnya, hal ini jelas bukan yang diharapkan oleh masyarakat.

Baca Juga: Eliya Bachmid, Anggota DPRD Halmahera Bongkar Skandal Abdul Ghani, Mantan Gubernur Malut yang Habiskan Rp3 Miliar Buat Ngesex !

“Kalau sampai kotak kosong ini terjadi, maka kemunduran demokrasi di Banten akan terjadi, dan ini tentu bukan yang diharapkan oleh masyarakat,” ujar Sururi di Serang pada Senin lalu.

Ia menambahkan bahwa fenomena ini dapat mencederai harapan masyarakat yang ingin melihat adanya lawan politik, minimal dua pasangan calon, dalam Pilkada.

Salah satu dampak signifikan dari melawan kotak kosong adalah menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan.

Baca Juga: Wamendag Jerry Ajak Indonesia-Rusia Makin Akrab! Ekspor Naik, Investasi Makin Oke, Peluang Bisnis Makin Terbuka Lebar!

Banyak warga yang merasa bahwa kotak kosong bukanlah pilihan yang sah, melainkan sebuah situasi yang dipaksakan. Akibatnya, mereka mungkin memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

“Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kotak kosong itu bukan pilihan, tapi sesuatu yang dipaksakan, sehingga potensi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya cukup tinggi,” jelas Sururi.

Hal ini tentu menjadi perhatian penting bagi penyelenggara Pilkada dan partai politik agar dapat mencegah terjadinya situasi serupa di masa depan.